PAMEKASAN, RadarMadura.id – Rencana penerapan universal health coverage (UHC) prioritas dinilai sulit terwujud.
Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk program itu jauh lebih besar dibanding potensi sisa dana yang tersedia hingga akhir tahun.
Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin mengatakan, kebijakan untuk mengembalikan UHC prioritas kewenangan pimpinan daerah. Dia menilai, peluang kembali ke UHC prioritas dalam waktu dekat cukup berat.
Sebab, potensi silpa penerima bantuan iuran daerah (PBID) sekitar Rp 13 miliar dan tidak cukup menutup kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.
”Bisa ditanyakan (peluang UHC Prioritas, Red) ke Pak Sekda atau Pak Bupati,” tutur Saifudin pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Menurut dia, pemerintah daerah harus mengaktifkan kembali sekitar 100 ribu kepesertaan agar status UHC kembali menjadi prioritas.
Kebutuhan anggarannya jauh melampaui proyeksi sisa anggaran hingga akhir tahun.
”Anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari itu, karena harus mengaktifkan sekitar 100 ribu kepesertaan,” ungkapnya.
Saifudin menegaskan, persoalan UHC tidak hanya mengejar target kepesertaan. Keberlanjutan pembiayaan juga harus disiapkan agar program tersebut tidak kembali membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, pembiayaan tidak bisa sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
