PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pernyataan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman yang menyebut APBD sedang sakit memantik tanda tanya besar. Sebab, di saat yang sama, sejumlah pos belanja justru mengalir untuk kebutuhan mewah pejabat.
Publik pun menyebut statement itu inkonsisten. Indikasinya, anggaran jumbo untuk penginapan bupati, wakil bupati, dan Ketua DPRD Pamekasan jumlahnya mencapai Rp 1,03 miliar per tahun. Jika diperinci, sekali menginap pejabat bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5,5 juta per malam.
Selain itu, Pemkab Pamekasan juga mengalokasikan dana untuk pengadaan dua unit kasur dengan total Rp 104,8 juta. Ada pula belanja empat unit sofa jati ukir senilai Rp 116 juta. Semua itu tercatat dalam rencana umum pengadaan (RUP) Bagian Umum Setkab Pamekasan tahun ini.
Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Pamekasan Musfiq menilai belanja tersebut tidak masuk akal. Apalagi, masyarakat masih menghadapi banyak kebutuhan mendasar yang jauh lebih urgen.
Menurut dia, semestinya pemerintah daerah memotong anggaran seremonial dan belanja mewah. Pola belanja seperti itu mengindikasikan pemerintah tidak serius menjalankan amanat efisiensi.
Padahal, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sudah jelas mengatur agar daerah memangkas anggaran yang mubazir. Terutama kegiatan seremonial dan kunjungan pejabat.
”Jika menyatakan APBD sakit, bukan justru mengalokasikan anggaran kasur, sofa, atau biaya hotel yang nominalnya sampai miliaran. Kalau program bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak ada alasan untuk dipotong. Yang harus ditekan justru pos-pos belanja yang hanya mengutamakan kenyamanan pejabat,” ujarnya.
Musfiq menyoroti pernyataan bupati yang meminta masyarakat tidak melakukan demonstrasi dengan alasan APBD tengah sakit. Dia menilai komentar itu sebagai bentuk pembodohan publik.
”Tidak ada hubungannya antara APBD lagi sakit dengan demonstrasi. Itu pembodohan. Menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara, tidak bisa dilarang dengan alasan apa pun,” kritisnya.
Ditambahkan, demonstrasi justru wajib digelar ketika ada kebijakan yang tidak elok. Pemerintah, kata dia, seharusnya memperbaiki tata kelola serta konsisten menjalankan visi-misi yang sudah dijanjikan, bukan membatasi aspirasi publik.
”Kalau pengadaan semacam ini tetap dipaksakan, jelas tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah mestinya memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Itu yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti