PAMEKASAN, RadarMadura.id – Bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) menyasar buruh rokok. Setidaknya ada 145 perusahaan rokok (PR) yang diminta data penerima bantuan. Namun, mayoritas PR enggan mengajukan penerima BLT.
Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Pamekasan Agus Wijaya menyampaikan, penyaluran BLT DBHCHT masih tahap verifikasi dan validasi data penerima. Khusus bantuan buruh rokok, pihaknya sudah menerima usulan dari PR.
Sayangnya, tidak semua perusahaan mengajukan keluarga penerima manfaat (KPM). Dari 145 perusahaan, hanya 55 PR yang mengajukan data KPM. Sementara, 90 PR lainnya tidak mengajukan. Dinsos mengeklaim sudah mengundang semua perusahaan untuk sosialisasi BLT tersebut.
”Saat sosialisasi pun hanya ada 70 perusahaan yang datang, padahal sudah kami undang semua,” katanya Kamis (14/8).
Pria berkacamata itu memaparkan ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan tidak mengajukan bantuan. Di antaranya, mereka merasa mampu membayar para buruh. Karena itu, pihaknya hanya memverifikasi data sesuai usulan perusahaan.
”Kami juga sudah bersurat kepada perusahaan,” ujarnya.
Agus mengungkapkan, terdapat 4.471 KPM yang diusulkan PR. Namun, ada 74 orang yang beralamat di luar Pamekasan. Karena itu, pihaknya menghapus mereka sebagai calon penerima manfaat.
”Jadi yang kami proses hanya yang diajukan perusahaan,” ungkapnya.
Manager Operasional CV Jawara Internasional Jaya Hariaji menyampaikan, pihaknya mengajukan 325 buruh rokok sebagai penerima BLT. Usulan tersebut lebih banyak dibanding tahun lalu, sekitar 308 orang. Hal itu karena jumlah buruh di perusahaannya terus bertambah.
”Sekarang proses verifikasinya oleh dinsos, semoga usulan kami diterima semua dan nominalnya bertambah,” harapnya. (ay/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti