JAKARTA – Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memperkirakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan turun menjadi sekitar Rp 174 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp 268 triliun.
Menurut Said, penurunan anggaran tidak berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program prioritas tersebut. Sebaliknya, efisiensi dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan, termasuk jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah penerima manfaat.
“Kalau MBG pasti turun, tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Dia menjelaskan, kebutuhan SPPG diperkirakan sekitar 21 ribu titik. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang mencapai 27 ribu titik. Dengan kebutuhan tersebut, pemerintah tinggal menghitung pembiayaan untuk melayani sekitar 84 juta peserta didik, termasuk dukungan bagi program kesehatan seperti penanganan stunting dan pemenuhan gizi ibu hamil.
“Hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, fokus utama pemerintah bukan pada besarnya anggaran, melainkan memastikan tata kelola program berjalan baik dan kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat tetap terjaga.
Untuk itu, besarnya anggaran tidak boleh menjadi tolok ukur keberhasilan program. Yang lebih penting adalah manfaat yang benar-benar dirasakan oleh para penerima.
“Yang penting menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima anak didik kita. Dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tegasnya.
Said mengakui selisih anggaran MBG antara 2026 dan 2027 memang cukup besar. Namun, besaran anggaran final masih akan dibahas bersama pemerintah sebelum ditetapkan dalam pembahasan RAPBN 2027.
Dia menyebut keputusan mengenai alokasi anggaran tersebut dijadwalkan ditetapkan pada September mendatang melalui kesepakatan antara DPR dan pemerintah.
“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah. Diketoknya nanti bulan September bersama pemerintah,” pungkasnya. (*/red)
Editor : Dafir.