Ribuan Mahasiswa Turun Jalan, Protes RUU Perubahan Pilkada

Fatmasari Margaretta • Dipublikasikan Sabtu, 24 Agustus 2024 | 20:25 WIB
ORASI: Mahasiswa menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Bangkalan, Jalan Halim Perdanakusuma, Jumat (23/8). (VIVIN AGUSTIN HARTONO/JPRM)
ORASI: Mahasiswa menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Bangkalan, Jalan Halim Perdanakusuma, Jumat (23/8). (VIVIN AGUSTIN HARTONO/JPRM)

BANGKALAN, RadarMadura.id – Gelombang protes rancangan undang-undang (RUU) perubahan tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) terus berdatangan.

Ribuan mahasiswa di Bangkalan melakukan aksi turun jalan di sejumlah titik kemarin (23/8). Yakni, di Jembatan Suramadu, kantor DPRD Jatim, dan kantor DPRD Bangkalan.

Aksi itu dilakukan berbagai kelompok mahasiswa. Di antaranya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Aksi juga dilakukan oleh Aliansi BEM yang diikuti masyarakat umum. Massa aksi menilai revisi undang-undang pemilu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Khususnya klausul pasal tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Serta syarat usia pasangan calon kepala daerah.

Korlap HMI Cabang Bangkalan Mohammad Rosid menyatakan, ada beberapa aspirasi yang disampaikan dalam organisasinya.

Yakni, mendesak DPR RI untuk tidak melakukan revisi UU pilkada. Serta meminta DPRD Bangkalan untuk mengawal keputusan MK.

”Kami menuntut DPRD untuk turun mendesak DPR RI tetap tidak menjalankan revisi UU pilkada. DPRD harus mengawal ini,” pintanya.

Pihaknya berjanji untuk melakukan aksi lanjutan jika tuntutannya tidak diindahkan.

Sebab, pembegalan putusan MK sangat sarat dengan nepotisme. Dengan demikian, nilai demokrasi di Indonesia mulai dilucuti oleh penguasa.

”Dengan direvisinya UU tersebut, kemungkinan ada nepotisme lagi. Makanya, untuk menghidupkan demokrasi, kami mengawal ketat. Agar keputusan MK tidak diubah,” tambahnya.

Sedangkan aksi menuju DPRD Jatim dilakukan ratusan massa dari berbagai aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus di Bangkalan.

Di antaranya BEM Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan BEM STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.

Massa berangkat iringan-iringan menuju DPRD Jatim dengan melintasi Jembatan Suramadu. Mereka membawa tiga tuntutan.

Yakni, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan rencana revisi UU pilkada.

Kemudian, meminta DPRD dan pemerintah putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

BLOKADE JALAN: Mahasiswa se-Kabupaten Bangkalan melakukan aksi menuju DPRD Jatim di Jalan Raya Suramadu.
BLOKADE JALAN: Mahasiswa se-Kabupaten Bangkalan melakukan aksi menuju DPRD Jatim di Jalan Raya Suramadu.

Lalu, meminta KPU untuk segera membuat PKPU sesuai dengan putusan MK. Serta mendesak pemerintah dan DPR untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi.

Presiden Mahasiswa UTM Anis Anwari menyatakan, aksi di kantor DPRD Jatim dilaksanakan dengan berbagai mahasiswa dari berbagai kampus di Jatim. Serta melebur dengan berbagai kelompok masyarakat yang peduli demokrasi.

”Dari Bangkalan terhitung ratusan mahasiswa, ada yang gabungan dengan STAIS Bangkalan,” katanya.

Tuntutan yang disampaikan tidak berbeda jauh dengan yang dituntut berbagai organisasi ekstra kampus di Bangkalan.

Yakni, meminta agar DPR RI tidak melakukan revisi UU pilkada. Tindakan pengawalan tersebut akan terus berlanjut hingga 27 Agustus untuk menghargai putusan MK.

Ketua DPRD Bangkalan Efendi berkomitmen untuk turut mengawal aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.

”Sebenarnya sudah ada tanggapan dari DPR RI bahwa revisi UU pilkada itu tidak dilanjutkan. Maka, dengan sendirinya ini tetap mengakomodasi putusan MK,” paparnya. (ay/jup)

 

Editor : Fatmasari Margaretta
pilkada pmii mahasiswa hmi Pencalonan ruu gmni mk tuntutan Turun Jalan aspirasi