PERINGATAN Hari Sumpah Pemuda (HSP) bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk menghidupkan semangat perjuangan pemuda melalui sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah serta kontribusi nyata dalam menjawab persoalan masyarakat.
Mahasiswa tidak cukup hanya menyuarakan kritik. Mereka juga dituntut mampu menawarkan gagasan dan solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.
PMII Kawal Kebijakan Publik
Ketua Umum PC PMII Bangkalan Aziz Taufikur Rohman mengatakan, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penyambung lidah rakyat.
Karena itu, organisasinya berkomitmen mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
"Semua kebijakan yang tidak prorakyat tidak akan kami biarkan, itu memang sudah menjadi tugas kami," ujarnya.
Menurut Aziz, salah satu kebijakan Pemkab Bangkalan yang menjadi perhatian adalah surat edaran (SE) bupati mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam kebijakan tersebut, warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan diwajibkan melunasi PBB terlebih dahulu. Ketentuan itu dinilai memberatkan masyarakat.
"Itu kebijakan yang menurut kami tidak prorakyat, jadi kami kawal kebijakan ini," urainya.
Aziz menegaskan, semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. PMII Bangkalan pun melakukan advokasi melalui forum resmi untuk mengawal kebijakan tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
