SUMENEP, RadarMadura.id - Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep tahun ini merosot tajam.
Tahun lalu, DBHCHT yang diterima mencapai Rp 6,7 miliar. Tahun ini turun drastis, yakni hanya Rp 3 miliar.
Merosotnya anggaran itu disebabkan pagu DBHCHT 2026 yang diterima Kabupaten Sumenep berkurang.
Hal tersebut berpengaruh pada program yang didanai dari DBHCHT. Hal itu disampaikan Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid.
Dia mengatakan, anjloknya anggaran yang dialokasikan untuk instansinya berimbas pada program yang telah dicanangkan.
"Otomatis penerima manfaat dari program tersebut akan berkurang jika dibandingkan 2025.Pasti sangat berpengaruh, terutama terhadap penerima", tuturnya.
Pria yang akrab disapa Inung itu mengaku sudah mencanangkan sejumlah program untuk mendukung produksi tembakau di Kota Keris.
Tahun ini pihaknya fokus pada program bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) dan pengadaan bibit tembakau.
"Bantuan itu akan diserahkan ke kelompok tani. Misalnya, bantuan pupuk untuk petani tembakau, termasuk bibit dan lainnya", katanya.
Dia menilai, tanaman tembakau tetap menjadi unggulan di Sumenep.
Karena itu, anggaran DBHCHT akan dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas tanaman tembakau.
"Anggaran ini (DBHCHT) diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani tembakau,” harapnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menekankan agar organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam menentukan sasaran penerima.
Sebab, dengan berkurangnya porsi anggaran akan berdampak pada jumlah penerima bantuan.
"Pogramnya harus dipilih yang manfaatnya benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat,” pintanya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri