SUMENEP, RadarMadura.id – Inflasi di Kabupaten Sumenep belum menunjukkan tanda mereda. Selama Mei hingga Juni, Kota Keris tercatat sebagai penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Timur.
Anggota Banggar DPRD Sumenep Akhmadi Yasid menilai masalah tersebut menjadi parameter ketidakberhasilan kebijakan pemerintah. Utamanya berbagai program yang mengarah pada pengendalian inflasi daerah.
Dia meminta pemkab segera melakukan evaluasi menyeluruh. Itu dinilai penting guna melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Sumenep mencapai 5,12 persen Mei 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.
Sedangkan di periode Juni, angkanya turun menjadi 4,48 persen. Tetapi, posisi Kabupaten Sumenep tetap berada di peringkat tertinggi se-Jawa Timur. "Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan ekonomi biasa," imbuhnya.
Pemkab tidak cukup menjelaskan persoalan itu disebabkan kenaikan harga komoditas. Banyak daerah mengalami tekanan serupa tanpa menjadi penyumbang inflasi tertinggi. "Pemerintah harus bisa menjawab faktor paling mendasar dari persoalan itu," ucapnya.
Maka harus ada evaluasi terhadap seluruh kebijakan pengendalian inflasi daerah. Efektivitas program menjaga stabilitas harga juga harus diukur secara objektif. Menurutnya, pemerintah memiliki banyak instrumen pengendalian inflasi.
Antara lain, tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan organisasi perangkat daerah (OPD). Apalagi APBD juga telah mengalokasikan anggaran bagi program ketahanan pangan dan perlindungan sosial. "Pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi efektivitas berbagai program tersebut," katanya.
Pihaknya menyebut keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari rapat koordinasi atau operasi pasar. Tolok ukurnya adalah stabilitas harga dan terjaganya daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi desain pengendalian inflasi secara menyeluruh.
Yasid juga mendorong pemerintah membuka data komoditas penyumbang inflasi kepada publik agar penyebabnya dapat dipetakan. Mulai dari sektor produksi hingga distribusi. Selain itu, kinerja perangkat daerah dalam pengendalian inflasi diminta dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
