SUMENEP, RadarMadura.id – Pemkab Sumenep berencana membentuk satuan tugas (satgas) di setiap kecamatan. Tujuannya, untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya di wilayah kepulauan.
Langkah itu dilakukan menyusul munculnya isu dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM di lapangan.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar menuturkan, distribusi BBM ke wilayah kepulauan saat ini dilakukan melalui SPBU.
Dalam praktiknya, SPBU tersebut membentuk subagen untuk menyalurkan BBM ke masyarakat di berbagai pulau.
”Kami telah meminta para camat untuk turut mengawasi proses distribusi itu, termasuk memastikan jumlah kuota yang diterima oleh masing-masing subagen,” katanya.
Selain itu, kata Dadang, pihaknya juga telah meminta forum pimpinan kecamatan (forpimka) agar juga hadir ke SPBU guna memantau pengiriman tanker serta mengawasi pihak yang memegang rekomendasi penyaluran BBM.
”Kalau terkait kuota BBM yang dimiliki pemerintah hanya berada pada tingkat SPBU, bukan per desa atau per pulau,” ucapnya.
Menurut Dadang, pembagian ke wilayah-wilayah di bawahnya merupakan kewenangan SPBU yang kemudian disalurkan melalui subagen.
Karena itu, apabila masyarakat meminta data kuota per pulau, hal tersebut memang tidak tersedia di tingkat kabupaten.
Dadang menegaskan, Pemkab Sumenep juga akan menampung laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran distribusi BBM.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
