Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disnaker Sumenep Kesulitan Tekan PMI Ilegal

A
Penulis: Amin Basiri❯
MEGAH: Suasana kantor Disnaker Sumenep yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (27/08).
MEGAH: Suasana kantor Disnaker Sumenep yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (27/08).

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep mengaku kesulitan untuk menekan jumlah masyarakat yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Meski sudah melakukan berbagai upaya, masih banyak masyarakat yang memilih menjadi PMI secara nonprosedural.

Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Sumenep Eko Kurnia Mediantoro menyatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya bekerja di luar negeri melalui jalur resmi. Edukasi itu dilakukan melalui pemerintah tingkat kecamatan hingga desa.

Selain itu, dia mengeklaim gencar memanfaatkan media sosial agar informasi bisa dijangkau masyarakat secara luas. ”Kami terus mengupayakan agar masyarakat berangkat secara legal, supaya aman dan keluarga yang ditinggalkan juga tenang,” ujarnya.

Advertisement

Dia mengaku ada beberap kendala dalam mengendalikan marakanya PMI illegal tersebut. Di antaranya, ada modus penggunaan visa wisata yang disalahgunakan untuk bekerja di luar negeri. Kondisi ini berada di luar kewenangan disnaker, karena pengawasan terbatas.

”Kami tidak bisa menghentikan mereka membuat paspor untuk keperluan wisata. Ini yang sulit kami tanggulangi,” jelasnya.

Advertisement

Akibat praktik tersebut, sejumlah PMI asal Sumenep harus menerima konsekuensi berupa deportasi. Pada awal 2026, tercatat tiga PMI ilegal dipulangkan paksa oleh Pemerintah Malaysia karena tidak memiliki dokumen kerja yang sah.

Perinciannya, satu perempuan asal Kecamatan Ambunten, serta dua laki-laki asal Kecamatan Raas dan Guluk-Guluk. Pemulangan paksa itu menambah daftar panjang PMI ilegal asal Sumenep yang bermasalah di luar negeri.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari meminta agar pemerintah menekan angka PMI Ilegal. Sehingga para pekerja bisa bekerja aman dan nyaman di luar negeri. ”Kami menyarankan, sosialisasi yang dilakukan dinas terkait ditingkatkan lagi agar masyarakat paham prosesnya menjadi PMI legal,” sarannya. (tif/bil)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Warga Manfaatkan Momen Libur Akhir Pekan, Berburu Jajanan Tradisional di Pasar Kebbun Sumenep

Warga Manfaatkan Momen Libur Akhir Pekan, Berburu Jajanan Tradisional di Pasar Kebbun Sumenep

Pilihan kuliner di Pasar Kebbun terbilang beragam. Pengunjung bisa menemukan aneka jajanan tradisional

Tim Teknik Elektro UNESA Edukasi Warga Desa Batudinding Cegah Kebakaran Akibat Listrik

Tim Teknik Elektro UNESA Edukasi Warga Desa Batudinding Cegah Kebakaran Akibat Listrik

Tim Teknik Elektro UNESA mengedukasi warga Desa Batudinding, Sumenep, tentang keselamatan listrik untuk mencegah korsleting dan kebakaran.

Verval KDMP di Kabupaten Sumenep Masih Menyisakan Catatan

Verval KDMP di Kabupaten Sumenep Masih Menyisakan Catatan

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep Moh. Ramli membenarkan hasil tersebut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer