SUMENEP, RadarMadura.id – Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Sumenep 2026 susut puluhan miliar.
Tahun lalu, alokasi yang diterima sebesar Rp 62 miliar. Tahun ini berkurang menjadi Rp 33,1 miliar.
Porsi anggaran ini akan berdampak terhadap program yang bersumber dari DBHCHT.
Karena itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioeddin menyarankan agar pemkab menyiapkan skema khusus dalam merealisasikan DBHCHT 2026.
Dia meminta eksekutif agar lebih berhati-hati dalam merealisasikan program.
Yang harus menjadi pertimbangan utama ialah penerima manfaat selaku sasaran utama, pintanya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, proses pendataan para penerima manfaat harus benar-benar akurat.
Sebab, dengan berkurangnya porsi DBHCHT, otomatis berpengaruh terhadap program yang bersumber dari dana tersebut.
Pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan para penerima manfaat, sarannya.
Terpisah, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar menjelaskan, merosotnya anggaran DBHCHT tidak berkaitan dengan realisasi program 2025.
Menurutnya, kebijakan tersebut ketentuan dari pemerintah pusat.
Pemotongan (dana) ini tidak hanya terjadi di Sumenep, tetapi bersifat nasional, ucapnya.
Dadang memperkirakan, peruntukan DBHCHT 2026 tidak akan mengalami perubahan signifikan.
Yakni, akan tetap difokuskan pada bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan kesehatan.
Kemungkinan besar peruntukannya tetap sama, tidak akan jauh berbeda dari tahun lalu, tandasnya. (tif/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
