SUMENEP, RadarMadura.id – Petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Sumenep tidak dibekali pengetahuan yang memdai.
Buktinya dari 37 petugas damkar di bawah naungan Sapol PP Sumenep, hanya 12 yang mengantongi sertifikat pemadam.
Artinya, masih ada 25 petugas damkar yang belum bersertifikat.
Kabid Pencegahan dan Damkar Satpol PP Sumenep Sugianto menyatakan, sertifikasi pemadam terdiri dua jenjang.
Petugas yang tersertifikasi jenjang pertama 11 orang. Sedangkan yang tersertifikasi jenjang kedua adalah satu orang.
Dia mengaku petugas damkar bekerja dengan pelatihan yang minim. Peroblematika tersebut tersebut berlangsung sejak lama.
”Idealnya, petugas damkar melalui pelatihan yang memadai untuk menghadapi semua situasi,” ujarnya, Rabu (26/11).
Pelatihan yang terbatas tidak sebanding dengan tantangan yang dihadapi petugas di lapangan saat terjadi kebakaran.
Sebab, petugas damkar menjadi orang pertama yang dihubungi warga dalam keadaan darurat.
Mulai dari kasus yang sederhana hingga yang membutuhkan penanganan rumit.
”SDM kami belum memenuhi kebutuhan di lapangan. Sementara kami dituntut hadir dalam semua persoalan masyarakat. Tetapi kemampuan teknis tidak sepenuhnya ditopang pelatihan,” imbuhnya.
Idealnya, petugas damkar dapat menguasai pemetaan, teknik penanganan kebakaran, dan berbagai macam bentuk penyelamatan.
Pemkab Sumenep hingga kini belum pernah memfasilitasi pelatihan resmi bagi petugas.
Sehingga, petugas yang ingin meningkatkan kemampuannya harus merogoh kantongnya sendiri.
Sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti biya pelatihan pemadam jenjang pertama mencapai Rp 8 juta.
Sedangkan untuk mengikuti pelatihan tingkat dua sekitar bituh biaya 16 juta.
”Mayoritas petugas membayar sendiri karena ingin meningkatkan kemampuan,” jelasnya.
Minimnya kegitan itu membuat petugas belajar berbagai kemampuan seperti rescue secara otodidak.
Petugas mengasah kemampuan berdasarkan kejadian yang mereka temui langsung di lapangan, tanpa panduan teknis yang memadai.
Cara belajar seperti itu sering membuat penanganan berlangsung lebih lama dan penuh resiko.
”Tetapi dengan keterbatasan itu, kami mengandalkan pengalaman, improvisasi, dan pengalaman,” tandasnya.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Holik meminta agar Satpol PP Sumenep mengajukan anggaran untuk meningkatan kapasitas personel damkar.
Dia juga menyarankan petugas yang bersertifikat menularkan pengetahuannya kepada yang belum mengikuti pelatihan.
”Kalau memang anggarannya tidak ada, bisa disiasati. Misalnya, yang sudah bersertifikat melatih yang masih belum,” katanya. (tif/jup)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
