Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komunitas Wartawan Bangkalan Boikot Popda XIV Jatim

B
Penulis: Berta SL Danafia❯
KECEWA: Wartawan Bangkalan memasang banner penolakan dan boikot Popda XIV Jatim 2024 di depan SGB Rabu (6/11). (ABDUR RAHEM UNTUK JPRM)
KECEWA: Wartawan Bangkalan memasang banner penolakan dan boikot Popda XIV Jatim 2024 di depan SGB Rabu (6/11). (ABDUR RAHEM UNTUK JPRM)

BANGKALAN, RadarMadura.id – Sejumlah komunitas wartawan di Kabupaten Bangkalan melakukan aksi protes terhadap pelaksanaan Popda XIV Jatim.


Advertisement

Pasalnya, panitia popda melarang jurnalis meliput opening ceremony yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Selasa (5/11).

Dua orang satpam event organizer (EO) yang berjaga di pintu utama SGB tidak mengizinkan jurnalis masuk ke opening ceremony Popda XIV Jatim.

Padahal, awak media sudah difasilitasi ID card dan kaus dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bangkalan untuk melakukan peliputan.

Advertisement

Karena itu, sejumlah insan pers melakukan aksi protes dengan cara membakar ID card dan kaus.

Selain itu, memasang banner bertulis Wartawan Se-Bangkalan Tolak dan Boikot Popda XIV 2024 di Bangkalan dan Tolak Pj Gubernur dan Kadispora Jatim Datang ke Bangkalan Selama Popda.

Ketua IJTI Korda Madura Raya Pokja Bangkalan Abdur Rahem menyatakan, pemasangan banner tersebut sebagai bentuk kekecewaan kepada panitia.

Advertisement

”Kami kecewa dan sepakat untuk memboikot pelaksanaan popda yang digelar di Bangkalan,” ujarnya Rabu (6/11).

Rahem menuntut Pj gubernur dan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, beserta EO meminta maaf secara langsung di hadapan awak media.

”Pj gubernur, Kadispora, dan EO harus meminta maaf kepada kami langsung,” ucapnya.

Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail menilai tindakan yang dilakukan oleh panitia dan penyelenggara Popda XIV Jatim telah melanggar Undang-Undang 40/1999 tentang Pers.

Yakni, siapa pun yang menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

”Kami berencana melaporkan Kadispora Jatim, Pj gubernur, beserta penyelenggara pada penegak hukum,” tutupnya. (za/bil)

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PMI Asal Arosbaya Dideportasi, Berangkat ke Malaysia Pakai Visa Pelancong

PMI Asal Arosbaya Dideportasi, Berangkat ke Malaysia Pakai Visa Pelancong

Warga Dusun Makam, Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, itu dipulangkan dari Malaysia setelah ditangkap pihak imigrasi setempat

Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM, Imigrasi Pamekasan Bangun Sinergi dengan Sivitas Akademika Politek

Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM, Imigrasi Pamekasan Bangun Sinergi dengan Sivitas Akademika Politek

Imigrasi Pamekasan memperkuat sinergi dengan sivitas akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencegah TPPO dan TPPM.

Libatkan Pemerintah Desa, Imigrasi Pamekasan Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM

Libatkan Pemerintah Desa, Imigrasi Pamekasan Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM

Imigrasi Pamekasan berkoordinasi dengan kepala desa di Bangkalan untuk memperkuat edukasi dan mencegah TPPO serta TPPM.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer