
SUMENEP, RadarMadura.id – Panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Masalembu terancam belum bisa menerima honor bulan ini. Sebab, PPS dan PPK di kecamatan tersebut belum menyetorkan surat pertanggungjawaban (SPj).
Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM Parmas) Komisioner KPU Sumenep Rafiqi mengeklaim telah berkoordinasi dengan PPK Masalembu. Dia mendesak supaya SPj selama triwulan kedua dan ketiga segera diselesaikan.
”Sebenarnya sudah menyetorkan. Tapi, ada beberapa dokumen yang belum lengkap sehingga harus direvisi dan sampai sekarang belum diselesaikan,” ungkapnya.
Karena itu, KPU Sumenep berkirim surat kepada PPK Masalembu agar segera menyetorkan SPj. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari badan ad hoc di Masalembu.
”Senin (2/10) kami sudah berkirim surat. Kami juga berkomunikasi secara langsung melalui telepon,” imbuhnya.
Rafiqi menyatakan, lembaganya sudah melakukan pendampingan teknis (bimtek) secara langsung kepada PPK dan PPS se-Kota Keris. Khususnya mengenai pembuatan SPj. Namun dalam kegiatan tersebut, PPS dan PPK dari dua kecamatan tidak hadir.
”Yaitu, Kecamatan Gayam dan Masalembu yang tidak hadir. Makanya, masih ada beberapa dokumen yang perlu direvisi,” jelasnya.
Rafiqi menambahkan, pencairan honorarium badan ad hoc yang lambat dapat dilakukan per tanggal 5. Jika melewati tanggal itu, rekening PPK dan PPS akan terblokir secara otomatis sehingga honor tidak bisa dicairkan. ”Kalau sudah terblokir, harus mendapat surat rekomendasi dari KPU untuk membuka pemblokiran rekening ke bank. Surat rekomendasi hanya kami berikan setelah SPj diselesaikan,” terangnya.
Koran ini belum bisa tersambung saat mengonfirmasi Ketua PPK Masalembu Deddy pada Rabu (4/10). Karena kesulitan sinyal, Dedy belum bisa memberikan penjelasan tentang SPj-nya. ”Network di pulau low,” tulisnya melalui pesan WhatsApp. (bus/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




