
BANGKALAN, RadarMadura.id – Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin krusial. Berbagai aturan tentang kampanye juga mengalami perubahan. Utamanya, terkait pelaksanaan kampanye di tempat-tempat yang sebelumnya dilarang.
Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh menyampaikan, aturan pelaksanaan kampanye lebih longgar setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Awalnya kampanye tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan dan pemerintahan.
Namun, setelah adanya putusan MK, kampanye di dua tempat tersebut boleh dilakukan. Dengan catatan, kampanye yang dilakukan mendapat izin dari pengelola lembaga pendidikan atau pemerintahan.
”Jadi pemilik lembaga pendidikan atau pemerintah tidak boleh dipaksa saat tempatnya ingin dijadikan tempat kampanye,” terangnya.
Namun yang harus digarisbawahi, pengelola lembaga pendidikan dan pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama kepada para kontestan pemilu. ”Kalau ada kontestan yang diperbolehkan kampanye, yang lain juga boleh. Begitu pula sebaliknya,” katanya.
Sedangkan untuk pelaksanaan kampanye di tempat-tempat ibadah tetap dilarang. Jika ada kontestan pemilu yang ingin melaksanakan kampanye di dalam lembaga pendidikan, maka tidak boleh memanfaatkan tempat ibadah.
”Misalnya di pondok yang ada masjidnya. Maka, laksanakanlah kampanye di halaman pondok, ruang kelas, dan atau aulanya,” sarannya. (jup)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




