
SUMENEP, RadarMadura.id – Sengkarut penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden membuka opsi penghapusan jalur zonasi lantaran dinilai menimbulkan banyak problem. Wakil rakyat di Sumenep mendukung agar jalur zonasi dikaji ulang.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Nurus Salam mendesak Kemendikbudristek melakukan evaluasi dan kajian pelaksanaan PPPB. Hal itu perlu dilakukan agar pelaksanaan PPDB di masa mendatang tidak lagi menimbulkan polemik. ”Karena di bawah memang banyak sekali ditemukan keluhan dan permasalahan pada PPDB ini,” jelasnya.
Banyak ditemukan siswa yang ingin sekolah di sekolah favorit, tetapi jauh dari lokasi sekolah yang dituju. Akibatnya, mereka terpaksa memutasi kartu keluarga (KK). Selain itu, titik koordinat tidak sesuai ketika mendaftar secara online sehingga mengalami kegagalan.
Dia berharap, hal demikian tidak lagi terjadi. Dia lebih sepakat mengedepankan kearifan lokal. Itu selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. ”Bagi kami, perlu dilakukan kajian mendalam sehingga regulasi berikutnya sesuai dengan kurikulum, yakni implementasi kurikulum merdeka,” katanya. (via/luq)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




