Oleh NADIA YASMIN DINI
ISTILAH koalisi bukan hal yang asing lagi di dalam dunia politik. Istilah koalisi merujuk pada sekelompok orang atau sebuah partai yang tergabung dalam sebuah kabinet atau pemerintahan untuk mendukung serta bekerja sama dengan pemerintah dalam hal mengurus negara Indonesia. Koalisi dapat disebut juga sebagai tim pro, sekutu, dan kawan pemerintah. Makna kawan di sini kurang lebih hampir sama dengan makna kawan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang membedakan dari keduanya dari segi keuntungan yang akan didapat. Seorang kawan dalam dunia politik biasanya akan mendapatkan keuntungan berupa jatah kursi menteri dalam suatu kabinet.
Berbanding terbalik dengan koalisi, istilah oposisi ditujukan kepada sekelompok orang atau partai yang berada di luar pemerintahan. Jika koalisi dapat diartikan sebagai tim pro, oposisi dapat diartikan sebagai tim kontra. Oposisi juga dapat dikatakan sebagai lawan. Makna lawan di sini bukan merujuk pada musuh ataupun kompetitor, melainkan sekelompok orang atau sebuah partai yang berani melawan, menentang, menolak, serta mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap menyeleweng dari undang-undang. Ini sekaligus mempertegas jika istilah lawan tidak selamanya bermakna buruk maupun antagonis.
Berbicara soal kawan dan lawan, penulis jadi teringat dengan salah satu dialog yang pernah disampaikan oleh Hamka dalam sebuah film berjudul Hamka & Siti Raham Vol.2 yang berbunyi ”Dalam politik, kadang kawan bisa menjadi lawan, dan lawan bisa menjadi kawan”. Mengapa demikian?
Karena politik itu bersifat dinamis, dapat berubah-ubah atau tidak tetap dan tidak menentu. Bahkan, tidak terduga. Bisa jadi yang dulunya berada pada tim oposisi perlahan melakukan koalisi dengan pemerintah. Begitu pula sebaliknya. Bahkan, ada sebuah peribahasa atau adagium terkenal yang berbunyi ”tidak ada lawan dan kawan yang abadi di arena politik, yang ada hanya kepentingan abadi”.
Kita bisa melihat hubungan antara Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi. Partai Demokrat memutuskan untuk menjadi oposisi sejak 2014. Itu artinya, kurang lebih sudah sembilan tahun Partai Demokrat beroposisi pada pemerintahan Presiden Jokowi. Selama itu, Partai Demokrat dinilai rajin memberikan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu kritikan yang pernah dilontarkan kepada Presiden Jokowi adalah terkait masalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hingga pada akhirnya, tahun 2024, Partai Demokrat resmi bergabung atau melakukan koalisi pada pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal menghitung bulan tersebut. Hal itu dibuktikan dari penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Kompas, 2024). Bahkan, sebelum itu AHY telah terlihat dalam susunan tim kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Ini seakan menjadi bukti konkret jika seorang lawan bisa menjadi kawan dalam dunia politik.
Dalam situasi lain, hubungan antara Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo justru diterpa kabar kurang sedap. Isu terkait hubungan yang kurang harmonis antara Ganjar dan Presiden Jokowi tercium dari sejak pencalonan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil dari Prabowo Subianto beberapa bulan lalu.
Isu tersebut semakin menguat tatkala muncul sebuah pernyataan resmi atau pendeklarasian secara tegas dari Ganjar yang menyatakan bahwa dirinya akan berada di luar pemerintahan atau oposisi pada masa kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ganjar dalam acara halalbihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Senin (6/5) malam (Jawa Pos, 2024).
Meskipun senior PDIP sekaligus anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai bahwa itu merupakan sikap pribadi Ganjar, bukan sikap resmi partai sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai oposisi, melainkan hanya seorang kritikus, tetap saja hal ini menjadi bukti nyata bahwa seorang kawan bisa menjadi lawan dalam dunia politik yang dinamis. Walaupun Presiden Jokowi sempat diisukan hengkang dari PDIP dan sampai saat ini belum melakukan konfirmasi secara resmi terkait kelanjutan status hubungannya dengan PDIP, setidaknya Ganjar dan Presiden Jokowi pernah berada di dalam satu partai yang sama yakni, PDIP.
Baca Juga: Refleksi Model Pendidikan Masyarakat Bangkalan
Sebenarnya kehadiran partai koalisi maupun oposisi atau lawan dan kawan dalam politik memiliki peran yang sama-sama penting. Kehadiran keduanya sama-sama memberikan pengaruh yang baik di dalam dunia politik. Mengapa demikian?
Coba kita renungkan, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan kehadiran seorang kawan untuk selalu berada di samping kita sebagai pelengkap kita. Juga untuk membantu serta bekerja sama dengan kita dalam mewujudkan suatu tujuan atau impian bersama. Tetapi, di sisi lain kita juga membutuhkan kehadiran seorang lawan di dalam hidup kita. Karena seorang lawan bisa membuat kita mengintrospeksi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi lewat kritikan yang mereka sampaikan.
Dalam dunia politik, partai koalisi sangat dibutuhkan pemerintah untuk membantu mereka dalam hal menciptakan perubahan. Pemerintah juga membutuhkan kerja sama dengan partai koalisi untuk mewujudkan tujuan atau impian bersama demi kepentingan negara. Tetapi, kehadiran partai oposisi juga sangat dibutuhkan, karena mereka yang akan mengawasi serta mengontrol pemerintah agar tetap berjalan sesuai dengan undang-undang serta memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap telah melenceng dari undang-undang. Mereka juga yang akan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan masyarakat. Jika tidak ada partai oposisi, pemerintah bisa saja semena-mena terhadap rakyat demi keuntungan pribadi.
Maka, manakah yang lebih baik di antara keduanya? Jawabannya adalah tidak ada. Karena keduanya sama-sama memberikan pengaruh yang baik dan dibutuhkan di dalam dunia politik. (*)
*)Mahasiswi Universitas Airlangga
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti