
Oleh: Akhmadi Yasid
(Wartawan Senior/Bekerja di Parlemen)
SAMPAI hari ini, belum ada tersangka.
Sudah banyak yang diperiksa. Sudah ada penggeledahan. Sudah heboh. Tapi belum juga ada ujung.
Kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep ini seperti bola salju. Yang sudah menggelinding dari atas bukit, tapi entah kapan sampai ke bawah. Atau justru berhenti di tengah jalan. Diam di lereng.
Sudah sekian bulan berlalu. Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah memanggil puluhan orang. Dari pendamping hingga kepala desa. Dari penerima manfaat hingga koordinator kabupaten. Tapi yang paling ditunggu masyarakat belum kunjung datang: siapa yang salah?
Publik mulai resah. Wajar.
Setiap hari selalu ada pertanyaan: bagaimana kelanjutan kasus BSPS?
Dan seperti biasa: makin banyak pertanyaan, makin banyak pula pernyataan. “Belum, sabar dulu ya,” kata mereka.
Ada yang bilang ini kasus besar. Ada yang bilang ini akan "disimpan". Ada pula yang dengan nada sarkas, "paling-paling mentok di berita penggeledahan".
Padahal, publik sebenarnya tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin: kalau memang ada penyelewengan, tegakkan hukum. Kalau tidak ada, ya sudah, katakan saja. Jangan seperti hubungan anak muda sekarang, sering digantung-gantung begini.
Tapi kita juga paham, proses hukum tidak semudah marah di media sosial. Ada prosedur, ada tahapan. Ada bukti, dan kadang, bukti itulah yang susah sekali dicari.
Kita ini memang sering tidak sabar. Apalagi kalau yang dibahas adalah uang negara, uang rakyat. Satu rumah tidak selesai dibangun, satu batu bata yang hilang, bisa jadi kemarahan sekomunitas. Bahkan sebangsa dan se-kabupaten.
Tapi mari kita beri ruang.
Ruang kepada para penyidik. Ruang kepada proses hukum. Jangan buru-buru bilang ini akan masuk angin. Jangan pula buru-buru menuduh "tidak akan naik".
Kita punya kejaksaan. Punya penyidik. Punya sistem. Kita percaya, mereka juga ingin menuntaskan ini. Karena publik tidak pernah lupa. Dan media juga tidak akan diam.
Jika memang ada yang bersalah, yakinlah: cepat atau lambat, hukum akan menemukan jalannya. Jika tidak, maka Kejati juga harus berani menyampaikan: case closed.
Tapi, sekali lagi: hukum itu soal bukti.
Bukan soal perasaan. Bukan soal curiga.
Tidak cukup hanya dua alat bukti. Kadang penyidik butuh lima. Kadang lebih. Karena perkara seperti BSPS ini bukan kasus sederhana: terlalu banyak yang terkait.
Ada penerima manfaat. Ada pendamping teknis. Ada kepala desa. Ada kontraktor. Ada Koordinator Kabupaten. Ada pihak provinsi. Bahkan ada aroma politik yang menempel di pinggirnya.
Semua harus ditanya. Semua harus dikroscek.
Dan itulah sebabnya proses ini bisa lama. Memang harus lama, kalau ingin hasilnya tidak asal-asalan. Jangan sampai ketika sudah diumumkan, justru mental di pengadilan. Atau malah kalah di praperadilan.
Penyidik bekerja dengan logika, bukan dengan emosi. Karena ketika salah satu batu pijakan rapuh, maka seluruh perkara bisa runtuh. Dan itu lebih menyakitkan.
Jadi, kalau kita merasa belum puas, bersabarlah sedikit lagi. Karena menyidik kasus BSPS bukan seperti membuka bungkus nasi krawu. Butuh waktu. Butuh ketelitian. Butuh keberanian. Tapi juga butuh kehati-hatian.
Jika pun kita belum sabar menunggu, maka sesekali perlu menyetel lagu itu: Kita Usahakan Lagi-Batas Senja.
…Jika tidak hari ini
Mungkin minggu depan
Jika tidak minggu ini
Mungkin bulan depan…
Lagi-lagi karena memang belum Bro! Lalu kapan dong? Ya tunggu, kan memang belum. Belum, belum dan belum. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




