Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Reformasi Politik Bangkalan

H
Hafid Syaifuddin Fatah
Hafid Syaifuddin Fatah

Oleh HAFID SYAIFUDDIN FATAH


Advertisement

 

Hari ini ide demokrasi liberal berhasil menang sekaligus menutup era monarki. Sebelumnya, monarki meruangi sistem politik umat manusia dan membentuk paradigma seolah-olah kita hanya mampu menjalankan kehidupan di bawahnya.

SEJAK 1945 para founding father negara kita telah bersepakat memilih sistem politik jenis demokrasi setelah berdiskusi panjang. Sebut saja nama Sukarno, Moh. Hatta, Syahrir, dan jajaran tokoh bangsa lainnya sebagai pelopor ide-ide demokrasi kebebasan (liberal) di Indonesia. Ide ini dipilih sebagai respons terhadap gelombang kolonialisasi yang sangat menyengsarakan masyarakat negara jajahan. Tempo itu, ide demokrasi menyebar ke seluruh belahan dunia dan secara ramai didiskusikan oleh masyarakat dunia serta digunakan di hampir seluruh negara hari ini.

Advertisement

Pembebasan adalah alasan utama ide ini lahir. Melepaskan diri dari keterkungkungan dan menjadi manusia yang merdeka (bebas) adalah hak asasi yang harus dipenuhi. Dengan ini, segala bentuk dinasti, tirani, dan eksploitasi pribadi harus ditinggalkan karna dapat merusak kesegaran demokrasi liberal (kebebasan) yang teguh memegang prinsip humanities. Prinsip ini hanya bisa hidup ketika setiap orang atau individu berhasil memperoleh haknya sebagai warga negara yang setara dan mampu menyalurkan kehendaknya secara bebas tanpa halangan.

Era Priayi An Sich, Semi-Sipil dan Priayi Agamais

Dalam realitasnya, sistem politik demokrasi menciptakan kehidupan manusia yang lebih bahagia karna keterbukaan peluang peran yang sama. Sebaliknya, monarki (kerajaan) telah menghalangi harapan individu di luar istana kerajaan yang terkadang memiliki kapasitas sangat mampu berpartisipasi dalam pemerintahan. Akan tetapi, catatan sejarahnya tidak  demikian, yakni mayoritas rakyat biasa kurang mendapat kesempatan yang sama dibanding para sultan dan pangeran beserta seluruh penghuni dalem istana.

Advertisement

Suasana tersebut kurang lebih berbanding lurus dengan kondisi di Bangkalan. Sejak Bangkalan menjadi bagian dari Indonesia 1949, setelah melewati dinamika politik yang cukup alot pula, Bangkalan berhasil dibangun menjadi daerah bersistem politik demokrasi liberal yang dipimpin oleh seorang bupati. Meski dalam perjalanannya mengalami banyak kendala dalam menerapkan kebebasan ini akibat keikutsertaan orang dalem kerajaan dalam panggung perpolitikan Bangkalan modern. Dinasti pertama, kelompok priayi an sich.

Terhitung dari tahun berdiri 1882 hingga 1965¸ Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh bupati bergelar raden. Baru pada 1965–1969 menjadi era awal Bangkalan modern dipimpin oleh masyarakat semi-sipil, meski pada tahun berikutnya 1969–1971 Kota Salak ini kembali dipimpin singkat oleh bupati bergelar raden, yakni R.P. Machmud Surodipturo. Setelah bupati terakhir dari keluarga kerajaan memimpin, di masa-masa selanjutnya kursi kekuasaan Bangkalan dikembalikan pada rakyat.

Era masyarakat sipil memimpin Bangkalan dimulai dalam rentang waktu 35 tahun, yakni sepanjang 1971–2003. Namun perlu garis bawahi, selama rentang masa itu suasana demokrasi rakyat tidak tampak sepenuhnya terjadi sebab terbayang-bayang oleh kekuatan Orde Baru, sehingga penulis tandai era ini dengan sebutan era ”semi-sipil”. Akan tetapi, masa itu dapat disebut menjadi tahun-tahun demokrasi pertama Bangkalan modern setelah kantor pemkab berhasil diduduki oleh masyarakat bukan ”priayi an sich” yang membawa angin awal demokrasi.

Kendati demikian, sejarah era semi-sipil terbilang tidak berlanjut lama dan tercatat hanya berlangsung enam periode sebelum akhirnya estafet kepemimpinan disambut kembali oleh keluarga priayi agamais, yaitu perkawinan silang antara keluarga keraton dengan agamawan populer setempat, yang memiliki pengaruh kuat di Bangkalan kala itu hingga sekarang. Kelompok priayi agamais cenderung melakukan hal yang sama dengan kelompok priayi an sich, yaitu membangun kekuasaan politik di lingkaran keluarga sanak saudara atau bani. Dinasti kedua, kelompok priayi agamais.

Semangat Revolusi 1776

Jika kita hitung secara benar maka dinasti pertama memimpin Bangkalan modern selama 20 tahun mulai -1965 dan 1969–1971. Sedangkan dinasti kedua telah menguasai bumi Bangkalan selama 20 tahun pula dari 2003–2023. Dua era ini, penulis menyebutnya era priayi an sich dan era priayi agamais, adalah dua era dinasti yang bertahan kuat di Bangkalan. Penulis merasa kesulitan memperoleh data pertumbuhan Bangkalan di era dinasti pertama (1948–1971), namun sepanjang 2003–2023, yakni era dinasti kedua, pertumbuhan Bangkalan cukup mengalami banyak kendala.

Penulis cukup ragu jika harus membuat kesimpulan bahwa kendala pertumbuhan ialah sistem demokrasi negara kita yang amburadul, alih-alih menyelidiki praktik monarki terselubung. Penulis juga kembali meragu jika diminta sepakat dengan opini mahasiswa baru mengenai kasus korupsi oleh kelompok tertentu di gedung DPR atau ketidakprofesionalan para ASN dinas kita untuk bekerja secara maksimal adalah penyebab semua kendala. Penulis menilai kendala itu justru ada pada jalan demokrasi kita yang kurang baik.

Dulu, pada abad 18, terjadi revolusi di Perancis yang dipicu oleh kemarahan besar masyarakat terhadap Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette, akibat ketidakmampuan sang raja memulihkan ekonomi negeri dan sikap politik ratu yang tidak prorakyat Perancis. Gelora itu menyebar ke penjuru kota dengan semangat menumbangkan sakralitas simbolik raja dan mengubah model politik dari monarki menjadi republik. Masyarakat yang marah juga mencabut hak istimewa yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kalangan bangsawan dan menaikkan derajat rakyat sipil hingga menjadi setara dengan bangsawan. Dari kejadian itu lahir tiga ide besar yang terkenal yaitu liberte, fraternite, dan egalite.

Semangat pembebasan, persaudaraan, dan kesetaraan adalah inti dari ketiga ide ini. Dalam praktiknya, ketiga ide ini mewarnai kehidupan demokrasi masyarakat negara republik di seluruh dunia sekaligus meruntuhkan mitos, sakralitas, dan kultus yang kerap terjadi di kelas masyarakat. Mitos bahwa hanya kelompok tertentulah yang mampu memimpin negara/kota dan ragam mitos irasional lain (klaim palsu) yang terkesan dibuat-buat demi membangun sakralitas dan kultus terhadap tokoh politik pujaan.

Reformasi Politik Demokrasi Kerakyatan

Pilkada 2024 merupakan waktu yang tepat mereformasi model politik Bangkalan. Panggung politik Bangkalan harus didesain ulang menjadi wahana bebas yang akan diikuti oleh pihak mana saja tanpa memberatkan status. Kontestasi Pilkada 2024 harus tercipta suasana politik liberal (bebas) yang membuka peluang jalan selebar-lebarnya bagi masyarakat bawah. Sehingga, Bangkalan terhindar dari model politik dominatif oleh satu kelompok saja yang selama ini telah berjalan kurang sehat alih-alih model politik pastisipatif.

Model politik partisipatif akan melahirkan pandangan universalitas bagi setiap diri masyarakatnya. Pandangan universalitas pada gilirannya memicu gagasan kebersamaan dan solidaritas sesama warga daerah meninggalkan sikap individualistik yang mengancam. Nurcholish Madjid menyebutkan pandangan universalitas mampu meramu keberagaman masyarakat menjadi satu entitas sosial majemuk yang inklusif, kreatif, dan maju sehingga terbentuk model masyarakat madaniah.

Sejak masa reformasi 1998 dan setelah 75 tahun Bangkalan dipimpin oleh tiga elite golongan, Pilkada 2024 adalah momen yang sangat tepat bagi rakyat sipil organik mengambil alih tatanan pemerintahan. Nakhoda Bangkalan sudah seharusnya dikembalikan kepada masyarakat sipil organik untuk memimpin tata kelola daerah dan merancang pembangunan era baru Bangkalan menjadi kota yang maju, makmur, dan modern. Sebab, praktik dinasti priayi agamais selama dua puluh tahun terakhir memonopoli kekuasaan nyatanya tidak begitu menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat Bangkalan.

Meski seyogianya penulis memahami bahwa citra Bangkalan tidak bisa dilepaskan dari peran kaum agamawan yang menjadi interpretasi simbolik masyarakat religius, namun penulis terpaksa kembali tegaskan kaum agamawan benar-benar harus mundur dari kancah perpolitikan Bangkalan demi martabat dan kesegaran demokrasi. Martabat kaum agamawan harus dijaga dan kesegaran demokrasi rakyat perlu dilestarikan agar tidak terjadi stagnansi akibat keterbatasan kritik rakyat.

Penulis menghitung demokrasi Bangkalan tidak benar-benar hidup semestinya sebab minimnya kritik kebijakan terhadap pihak pemerintah disebabkan oleh kendala sekat etika antara kritikus santri dan kepala daerah berstatus guru ngaji. Kelompok agamawan harus absen dari panggung politik, sebab menjadi ancaman bagi kesegaran demokrasi dan menyerahkan urusan kebijakan publik kepada rakyat sipil organik di era baru Bangkalan modern. Kelompok agamawan sebaiknya berfokus pada dua sektor penting, yakni potensi ekonomi-bisnis dan pengembangan lembaga studi ilmu agama dan sains.

Era baru Bangkalan modern hendaknya dipimpin oleh masyarakat sipil organik yang akan mewarnai kehidupan sosial majemuk dan perjalanan demokrasi yang sehat ke arah masyarakat adil, makmur yang diridai. Bangkalan modern harus dinakhodai oleh pemimpin dari rakyat sipil organik yang dipilih lewat proses demokrasi berdasarkan kompetensi pribadi, bukan alasan kraton atau bani-bani. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan suasana politik demokratis dan melahirkan kaum progresif Bangkalan, serta mengarahkan Bangkalan pada lajur peradaban dunia yang benar, yang oleh Francis Fukuyama disebut dengan ”sejarah universal” umat manusia. (*)

*)Sekretaris Umum PPB 2022–2023

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Satgas MBG: Puluhan Chef Tak Kantongi Sertifikat BNSP

Satgas MBG: Puluhan Chef Tak Kantongi Sertifikat BNSP

Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, temuan tersebut berdasarkan pada data evaluasi terbaru yang dikantongi institusinya.

Bangkalan Bertengger di Posisi Keenam di Ajang Popda XV 2026

Bangkalan Bertengger di Posisi Keenam di Ajang Popda XV 2026

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far turun menyaksikan langsung perjuangan para patriot muda Kota Dzikir dan Salawat.

Poktan Minta Asuransi Gagal Panen Tembakau

Poktan Minta Asuransi Gagal Panen Tembakau

Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setkab Bangkalan Oprianto Widya Pratomo mengatakan, belum ada alokasi khusus untuk program asuransi gagal panen tembakau.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer