
Oleh Sri Hendayani *
BERBICARA tahapan penataan daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bangkalan, sebenarnya sudah dimulai sejak 14 Oktober 2022.
Kala itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) 2022 dari Dispendukcapil Bangkalan.
Kita tahu, jumlah DAK2 Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.083.910 jiwa. Atas jumlah tersebut dan mengacu pada PKPU 6/2022 dan KPT KPU 457 /2022 tentang jumlah kursi DPRD dalam Pemilu 2024.
Maka, Kabupaten Bangkalan memiliki alokasi kursi anggota dewan tingkat II (kabupaten) sebanyak 50 kursi.
Mengenai payung hukum prinsip penataan dapil dan alokasi kursi, itu tertuang dalam pasal 185 UU 7/2017 Jo Pasal 2 PKPU 6/2022.
Terdapat tujuh prinsip penataan dapil, di antaranya, kesetaraan nilai suara (upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antar satu dapil dan dapil lainnya dengan prinsip 1(satu) orang-satu suara-satu nilai).
Kemudian prinsip yang kedua, yakni ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional (merupakan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap parpol setara mungkin dengan presentara suara sah yang diperoleh).
Prinsip yang ketiga adalah proporsionalitas (merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil).
Integralitas wilayah merupakan prinsip yang keempat (memperhatikan beberapa provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi 1 dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi);
Lalu, prinsip yang keenam, berada dalam cakupan wilayah yang sama (merupakan penyusunan dapil anggota DPRD kabupaten/kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam 1dapil anggota DPRD Provinsi).
Kohesivitas juga jadi prinsip penataan dapil (merupakan penyusunan dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas).
Sementara, prinsip kesinambungan merupakan prinsip yang ketujuh (merupakan penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika alokasi kursi pada dapil tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip penataan dapil).
Adapun penyusunan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi, itu dilakukan dengan metode, antara lain:
- Menetapkan BPPd (Bilangan Pembagi Penduduk)
- Menghitung alokasi kursi setiap kecamatan
- Memilih 1 (satu) kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu dapil
- Menghitung alokasi kursi setiap dapil
- Menjumlahkan alokasi kursi seluruh dapil
Sebenarnya, pada proses pengusulan dapil di tahun 2022 ada beberapa rancangan penataan dapil. Di antaranya, rancangan dapil yang sama dengan dapil pada Pemilu 2019. Lalu, ada dua rancangan dapil baru.
Untuk rancangan dapil tetap seperti dapil Pemilu 2019, itu kurang ada pemerataan. Sebab, ada satu dapil, yakni dapil 5 hanya ada 6 kursi. Sementara, dapil yang lain rata-rata antara 8 sampai 9 kursi.
Sedangkan usulan rancangan dapil baru itu, tentu jumlah kursi antar dapil relatif berimbang. Karena minimal 7 kursi dan paling tinggi 9 kursi.
Karena itu, rancangan dapil baru menurut penulis lebih ideal. Sebab, ditinjau dari 7 (tujuh) prinsip penataan dapil dan sebaran anggota dewan lebih seimbang.
Artinya, dengan meratanya kursi anggota dewan di masing-masing dapil, itu diharapkan anggota dewan terpilih lebih menyentuh kepada konstituennya.
Akan tetapi KPU RI menetapkan rancangan dapil yang sama dengan dapil pada pemilu 2019. Penetapan dapil tersebut tertuang dalam PKPU 6/2023.
Penulis berharap semoga pemilu yang akan datang, ada rancangan yang lebih strategis dan lebih bermanfaat terhadap masyarakat sebagai konstituen. (*)
*)Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bangkalan
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




