
SAMPANG, RadarMadura.id – Rancangan pearaturan daerah (raperda) pembinaan dan perlindungan tenaga kerja daerah akan dibahas tahun ini.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang berencana akan melibatkan sejumlah pihak dalam pembahasan raperda tersebut.
Ketua Bapemperda DPRD Sampang Muhammad Faruk menyampaikan, raperda pembinaan dan perlindungan tenaga kerja daerah sedang disiapkan.
Raperda inisiatif legislatif tersebut sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.
Menurutnya, aturan tersebut penting dan dibutuhkan untuk mengatur dan melindungi tenaga kerja di Kabupaten Sampang.
Sebab, pihaknya mendapat banyak aspirasi dari masyarakat karena banyak pekerja belum menerima haknya.
Misalnya, adanya pekerja yang belum digaji sesuai dengan upah minimum kabupaten yang ditetapkan pemerintah.
”Aktivis yang konsisten dalam perlindungan tenaga kerja kami akan libatkan nanti saat pembahasan. Termasuk perwakilan dari pekerja agar bisa menyampaikan masukan untuk hal yang perlu diatur,” ujarnya.
Faruk mengutarakan, pembahasan raperda ini akan melibatkan sejumlah pihak. Diantaranya pekerja hingga aktivis yang konsisten mengawal perlindungan tenaga kerja.
Regulasi ini bisa akan mengatur agar perusahaan di Kabupaten Sampang mengutamakan tenaga kerja lokal. Jika perlu, 70 persen pekerjanya adalah warga lokal.
”Jadi, perusahaan turut mengurangi pengangguran dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (jun/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




