Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penerima Program UHC di Pamekasan Dibatasi, Masyarakat Harus Terdata DTKS

F
WAKIL RAKYAT: Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansori saat ditemui di kantor DPRD Pamekasan, Jumat (14/2). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)
WAKIL RAKYAT: Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansori saat ditemui di kantor DPRD Pamekasan, Jumat (14/2). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penerapan sistem cutoff dalam program universal health coverage (UHC) cukup berdampak terhadap masyarakat.


Advertisement

Tidak semua masyarakat bisa merasakan program tersebut ketika belum terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Kebijakan tersebut tertuang pada Pasal 13 Peraturan Bupati (Perbup) 7/2024 tentang Perubahan atas Perbup 106/2022 tentang Penyelenggaraan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari menyampaikan, indikator mutlak DTKS untuk bisa menggunakan UHC justru memperuncing masalah.

Advertisement

Banyak masyarakat prasejahtera yang harus mengeluarkan biaya sendiri.

”Untuk bisa berobat, mereka harus cari utangan ke sana kemari. Itu bisa dipastikan di puskesmas. Saya menilai bahwa kebijakan DTKS untuk peserta baru ini tidak tepat,” tutur legislatif daerah pemilihan (dapil) 3 Pamekasan itu.

Rasyid mengungkapkan, eksekutif dan legislatif telah membuat pakta integritas mengenai permasalahan cutoff UHC.

Advertisement

Jumlah ketersediaan anggaran juga telah disampaikan pada BPJS Kesehatan sesuai rencana kerja anggaran (RKA) 2025.

”Semestinya, pembatasan untuk kepesertaan baru itu sudah tidak dilakukan lagi. Kami diminta untuk membuat perjanjian yang berisi komitmen mengenai kesiapan pembayaran untuk tiga bulan terakhir, itu sudah dilakukan,” tegas Rasyid.

Dia menambahkan, redaksi yang mengunci DTKS sebagai syarat mutlak untuk program UHC menyulitkan masyarakat.

Regulasi tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh DPRD Pamekasan.

”Benar bahwa itu hak prerogatifnya eksekutif. Faktanya, tidak gampang untuk bisa masuk ke DTKS. Puskesmas juga tidak punya akses atau server untuk melihat apakah masyarakat masuk di DTKS atau tidak,” tutupnya. (afg/bil)

Advertisement
Editor : Fatmasari Margaretta
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggaran ATK Jomplang, Data SIRUP Tertulis Rp 918 Juta, Dinkes Pamekasan Klaim Rp 33 Juta

Anggaran ATK Jomplang, Data SIRUP Tertulis Rp 918 Juta, Dinkes Pamekasan Klaim Rp 33 Juta

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin bantah penggunaan anggaran ATK mengabaikan prinsip efisiensi. Dia menegaskan, alokasi belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing program.

Dinkes Pamekasan Habiskan Ratusan Juta, Biaya Sewa Gedung Pertemuan Setahun

Dinkes Pamekasan Habiskan Ratusan Juta, Biaya Sewa Gedung Pertemuan Setahun

Kebutuhan tempat pertemuan dialokasikan berulang melalui puluhan paket kegiatan dengan spesifikasi durasi dan kapasitas yang relatif terbatas

Pelatihan Pegawai Pemkab Pamekasan Telan Anggaran Setengah Miliar Lebih

Pelatihan Pegawai Pemkab Pamekasan Telan Anggaran Setengah Miliar Lebih

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Mohamad Alwi mengeklaim dua kegiatan pelatihan sudah dilaksanakan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer