Penerima Program UHC di Pamekasan Dibatasi, Masyarakat Harus Terdata DTKS

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penerapan sistem cutoff dalam program universal health coverage (UHC) cukup berdampak terhadap masyarakat.
Tidak semua masyarakat bisa merasakan program tersebut ketika belum terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kebijakan tersebut tertuang pada Pasal 13 Peraturan Bupati (Perbup) 7/2024 tentang Perubahan atas Perbup 106/2022 tentang Penyelenggaraan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari menyampaikan, indikator mutlak DTKS untuk bisa menggunakan UHC justru memperuncing masalah.
Banyak masyarakat prasejahtera yang harus mengeluarkan biaya sendiri.
”Untuk bisa berobat, mereka harus cari utangan ke sana kemari. Itu bisa dipastikan di puskesmas. Saya menilai bahwa kebijakan DTKS untuk peserta baru ini tidak tepat,” tutur legislatif daerah pemilihan (dapil) 3 Pamekasan itu.
Rasyid mengungkapkan, eksekutif dan legislatif telah membuat pakta integritas mengenai permasalahan cutoff UHC.
Jumlah ketersediaan anggaran juga telah disampaikan pada BPJS Kesehatan sesuai rencana kerja anggaran (RKA) 2025.
”Semestinya, pembatasan untuk kepesertaan baru itu sudah tidak dilakukan lagi. Kami diminta untuk membuat perjanjian yang berisi komitmen mengenai kesiapan pembayaran untuk tiga bulan terakhir, itu sudah dilakukan,” tegas Rasyid.
Dia menambahkan, redaksi yang mengunci DTKS sebagai syarat mutlak untuk program UHC menyulitkan masyarakat.
Regulasi tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh DPRD Pamekasan.
”Benar bahwa itu hak prerogatifnya eksekutif. Faktanya, tidak gampang untuk bisa masuk ke DTKS. Puskesmas juga tidak punya akses atau server untuk melihat apakah masyarakat masuk di DTKS atau tidak,” tutupnya. (afg/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




