Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keluarga Sulaiman Diminta Cabut Laporan

I
Penulis: Ina Herdiyana❯
TEMPUH JALUR HUKUM: Keluarga Mukarromah menceritakan peristiwa terputusnya kepala bayi dalam proses persalinan di kantor pusat JPRM di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan, Kamis (14/3).
TEMPUH JALUR HUKUM: Keluarga Mukarromah menceritakan peristiwa terputusnya kepala bayi dalam proses persalinan di kantor pusat JPRM di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan, Kamis (14/3).

BANGKALAN, Radar­Madura.id – Peristiwa terputusnya kepala bayi dari tubuhnya menjadi perhatian publik. Kasus dugaan malapraktik tersebut saat ini bergulir di meja Satreskrim Polres Bangkalan.


Advertisement

Penyebab terputusnya kepala dan badan bayi saat proses persalinan di Puskesmas Kedungdung, Kecamatan Modung, sudah dipaparkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan.

Namun, penjelasan yang dimotori oleh dinkes itu tidak membuat keluarga Mukarromah puas.

Pihak keluarga memutuskan memilih menempuh jalur hukum. Mereka melaporkan peristiwa yang dialami Mukarromah saat persalinan di Puskesmas Kedungdung ke Satreskrim Polres Bangkalan.

Advertisement

Beberapa saksi sudah dimintai keterangan. Mulai dari pelapor hingga terlapor. Saat penyidik Satreskrim Polres Bangkalan gencar mengumpulkan bukti dan keterangan, salah seorang pegawai Puskesmas Kedungdung diduga mendekati keluarga Sulaiman agar mencabut laporan.

Dorongan mencabut laporan itu tidak disampaikan langsung kepada Sulaiman yang merupakan suami Mukarromah, tetapi diutarakan kepada Sittinah, bibi Sulaiman.

”Iya ada yang datang ke saya (minta untuk dicabut). Katanya takut saya dan Sulaiman yang dituntut balik dan dipenjara,” ujarnya.

Advertisement

Dugaan intimidasi tersebut tidak menyurutkan tekad keluarga Mukarromah untuk membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Sittinah mengaku sudah dimintai keterangan oleh penyidik tentang peristiwa terpisahnya kepala dan tubuh bayi Sittinah.

”Iya sudah menjalani pemeriksaan tadi (Kamis, Red). Sekitar pukul 13.00–15.30,” ujarnya Kamis (14/3).

Kepala Puskesmas (Kapus) Kedungdung Ratna Erianti membantah perwakilan lembaganya yang meminta pelapor mencabut laporan. Langkah hukum yang ditempuh merupakan hak setiap orang yang merasa dirugikan.

”Kami tidak (meminta pelapor mencabut laporan) karena sejak ditangani di RSIA Glamour Husada sudah berniat melaporkan,” katanya. (jup/luq)

 

 

 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM, Imigrasi Pamekasan Bangun Sinergi dengan Sivitas Akademika Politek

Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM, Imigrasi Pamekasan Bangun Sinergi dengan Sivitas Akademika Politek

Imigrasi Pamekasan memperkuat sinergi dengan sivitas akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencegah TPPO dan TPPM.

Libatkan Pemerintah Desa, Imigrasi Pamekasan Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM

Libatkan Pemerintah Desa, Imigrasi Pamekasan Perkuat Pencegahan TPPO dan TPPM

Imigrasi Pamekasan berkoordinasi dengan kepala desa di Bangkalan untuk memperkuat edukasi dan mencegah TPPO serta TPPM.

Satgas MBG: Puluhan Chef Tak Kantongi Sertifikat BNSP

Satgas MBG: Puluhan Chef Tak Kantongi Sertifikat BNSP

Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, temuan tersebut berdasarkan pada data evaluasi terbaru yang dikantongi institusinya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer