Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Langkah Pemkab Pasca Data Dinsos dan Bulog Tak Sinkron

A
Penulis: Abdul Basri❯
langkah-pemkab-pasca-data-dinsos-dan-bulog-tak-sinkron
langkah-pemkab-pasca-data-dinsos-dan-bulog-tak-sinkron


Warga yang menunggu bantuan sosial beras (BSB) harus bersabar. Sebab, penyalurannya di-pending. Langkah itu dilakukan Pemkab Pamekasan pasca ada perbedaan data milik dinas sosial (dinsos) dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).


ONGKY ARISTA UA., Pamekasan, Jawa Pos Radar Madura


SEMULA, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diberlakukan sejak 3 hingga 20 Juli. Namun dengan berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya memperpanjang PPKM darurat lima hari hingga 25 Juli mendatang. Padahal, PPKM darurat mematikan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat kelas bawah.


Kementerian Sosial (Kemensos) terus memonitor kondisi warga yang tidak mampu di masa PPKM darurat yang diterapkan di wilayah Jawa dan Bali. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Kemensos akhirnya menambah jatah beras 10 kilogram untuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai (BST).


Bantuan beras 10 kilogram atau disebut dengan BSB ini disalurkan melalui Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Kemensos memilih Bulog karena dianggap memiliki jaringan hingga ke daerah.


Dengan demikian, Bulog yang akan menjadi pihak ketiga dalam proses penyaluran BSB dari Kemensos ke penerima PKH dan BST. Di Pamekasan, BSB ini belum disalurkan. Salah satu pemicunya, data calon penerima BSB antara Dinsos Pamekasan dan Perum Bulog Cabang Madura tidak padu.


Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), ada selisih data calon penerima sekitar 2.000. Data calon penerima BSB untuk PKH versi Dinsos Pamekasan sebanyak 54.214 orang. Data tersebut berdasar surat perintah pencairan dana (SP2D) tahap dua. Sementara di Bulog, calon penerima BSBS terdata 52.000-an.


Ketidaksinkronan juga terdapat pada data calon penerima BSB dari penerima BST. Data calon penerima versi dinsos sebanyak 17.495 orang. Sementara yang dikantongi Perum Bulog juga berbeda.


Koordinator PKH Kabupaten Pamekasan Hanafi membenarkan adanya ketidaksinkronan data tersebut. ”Kami perlu menunggu data final. Karena ada perbedaan data, kami menunggu surat resmi dari Kemensos,” ungkapnya pada JPRM.


Dijelaskan, ketidaksinkronan data tersebut harus diselesaikan. Setelah selesai, proses penyaluran harus menunggu surat resmi dari Kemensos terkait transporter atau pihak yang akan mengangkut beras dari gudang Perum Bulog ke tempat distribusi. ”Target penyaluran BSB pekan ini. Paling tidak, pekan depan sudah terealisasi,” pungkasnya.



Advertisement
Advertisement
Editor : Abdul Basri
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Minta Pengetatan Pengawasan Pelabuhan Kalianget

Pemkab Minta Pengetatan Pengawasan Pelabuhan Kalianget

Kepala Disperkimhub Sumenep Dadang Deddy Iskandar mengatakan, pelabuhan merupakan salah satu pusat mobilitas masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.

Pemkab Abaikan Temuan Dewan saat Sidak, Satpol PP Pilih Pasif

Pemkab Abaikan Temuan Dewan saat Sidak, Satpol PP Pilih Pasif

Plt Kepala Satpol PP Sampang Syuaidi Asyikin menyatakan, kewenangan pengawasan pasar menjadi tanggung jawab diskopindag.

Pemkab dan PDI Perjuangan Gelorakan Gerakan Merawat Pertiwi, Wujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat

Pemkab dan PDI Perjuangan Gelorakan Gerakan Merawat Pertiwi, Wujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat

Bupati Lukman Hakim mengatakan, abdi negara harus memberikan contoh yang baik agar kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan makin meningkat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer