Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR RI Libatkan UTM dalam Penyusunan RUU Satu Data Indonesia

H
Penulis: Hendriyanto❯
JALIN KERJASAMA: Dosen Fakultas Hukum UTM Dr. Erma Rusdiana teken MoU dengan Badan Keahlian DPR RI.
JALIN KERJASAMA: Dosen Fakultas Hukum UTM Dr. Erma Rusdiana teken MoU dengan Badan Keahlian DPR RI.

Advertisement

BANGKALAN, RadarMadura.id – Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menjadi lokasi konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari akademisi hingga pemerintah.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono bersama Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Wiwin Sri Rahyani turut hadir. Kehadiran keduanya menunjukkan keseriusan DPR RI dalam mendorong kebijakan berbasis riset.

Forum tersebut mempertemukan akademisi lintas disiplin, pemerintah daerah, serta instansi teknis. Di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Advertisement

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Badan Keahlian DPR RI dan Fakultas Hukum UTM. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan legislatif.

Rektor UTM Prof Dr Safi’ menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kampusnya. Ia menilai konsultasi publik menjadi tahapan penting dalam penyusunan RUU Satu Data Indonesia.

”Harapannya kerja sama ini tidak berhenti pada forum ini saja, tetapi terus berlanjut dalam berbagai program kolaboratif yang produktif,” harapnya.

Ia menegaskan bahwa sebagai negara hukum, setiap kebijakan harus disusun melalui mekanisme yang tepat. Menurutnya, kajian akademik yang kuat menjadi dasar utama dalam penyusunan regulasi.

Di sisi lain, Bayu Dwi Anggono menegaskan keterlibatan UTM merupakan tindak lanjut nota kesepahaman sebelumnya. Ia menyebut Badan Keahlian DPR RI bekerja dengan pendekatan ilmiah meski berada di lingkungan politik.

”Kampus menjadi mitra utama kami karena basis kerja kami adalah ilmu pengetahuan dan evidence-based policy,” paparnya.

Ia menambahkan penyusunan RUU Satu Data Indonesia mengusung prinsip integrasi data tanpa sentralisasi penuh. Prinsip tersebut tetap menghormati otonomi daerah serta menjamin perlindungan data pribadi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Peneliti Jepang Tertarik Fenomena Migrasi Warga Madura, Gandeng UTM dan UM

Peneliti Jepang Tertarik Fenomena Migrasi Warga Madura, Gandeng UTM dan UM

Dekan FEB UTM Prof. Dr. Sutikno berharap kolaborasi berkembang melalui penelitian bersama, pertukaran akademisi, hingga kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Gibran Mundur: Ketika Kekuasaan, Ambisi, dan Permainan Politik Bertemu

Gibran Mundur: Ketika Kekuasaan, Ambisi, dan Permainan Politik Bertemu

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menjadi peristiwa politik yang patut direnungkan

UTM Diganjar Lima Penghargaan, Prof Safi': UTM Makin Diperhitungkan di Kancah Global

UTM Diganjar Lima Penghargaan, Prof Safi': UTM Makin Diperhitungkan di Kancah Global

Prof. Dr. Wahyudi Agustiono menyampaikan, kolaborasi internasional harus mampu menyelesaikan persoalan nyata di Madura dengan pendekatan dan kualitas ilmu pengetahuan berkelas dunia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer