Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PAW Dua Kades Menunggu Perkara Inkrah

H

Advertisement

 

Ilustrasi PAW Kades. (Radar Bromo)
Ilustrasi PAW Kades. (Radar Bromo)

BANGKALAN, RadarMadura.id – Dua kepala desa (Kades) di Kabupaten Bangkalan tersandung kasus hukum.

Advertisement

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tidak ingin tergesa-gesa melaksanakan pergantian antarwaktu (PAW) dua Kades tersebut.

Kepala DPMD Bangkalan Abdul Aziz menyatakan, dua Kades yang tersandung kasus berasal dari kecamatan berbeda.

Yakni, Kades Geger, Kecamatan Geger dan Kades Patemon, Kecamatan Tanah Merah.

Advertisement

Kasus yang membelit Kades Geger adalah pidana penganiayaan.

Sementara Kades Patemon terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

Kini jabatan keduanya diganti penjabat (Pj). "Perkaranya belum inkrah," ujarnya.

Aziz menerangkan, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan PAW Kades.

Yakni, terlibat tindak pidana yang diancam hukum minimal lima tahun penjara. Dan, perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jaksa Jebloskan Tersangka Penganiayaan ke Sel

Jaksa Jebloskan Tersangka Penganiayaan ke Sel

Nadianto selaku kuasa hukum pelapor mengatakan, Barri dan Innawati sempat mendapat penangguhan penahanan selama proses penyidikan di  Polresta Sumenep. Namun, setelah perkara memasuki tahap dua, Barri ditahan.

Aniaya Anggota Satpol PP, Oknum Anggota Dewan Lolos Sanksi Etik

Aniaya Anggota Satpol PP, Oknum Anggota Dewan Lolos Sanksi Etik

Anggota DPRD Pamekasan Hamdi menyebut, peristiwa tersebut terjadi karena terbawa emosi sesaat. Karena itu, dia menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya tersebut.

Berkas Perkara Pasutri Terduga Penganiayaan P21, Pelimpahan Tahap Dua Diagendakan Segera Dilakukan

Berkas Perkara Pasutri Terduga Penganiayaan P21, Pelimpahan Tahap Dua Diagendakan Segera Dilakukan

Ipda Ach. Putrawardana menyampaikan, penangguhan penahanan tidak menghapus status hukum keduanya sebagai tersangka. Proses hukum tetap berlanjut dan keduanya harus mengikuti tahapan penanganan perkara hingga persidangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer