SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Pembenahan sejumlah pasar di Kabupaten Sumenep didorong agar tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah daerah dinilai perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat perbaikan fasilitas pasar.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi pasar. Sebab, tidak semua pasar yang membutuhkan perbaikan dapat ditangani sekaligus melalui anggaran daerah.
Karena itu, pemerintah diminta mulai mengidentifikasi sumber pendanaan lain yang dapat mendukung pembangunan dan rehabilitasi pasar. ”Dengan begitu, pasar yang membutuhkan penanganan tidak harus menunggu terlalu lama akibat keterbatasan APBD,” katanya.
Dia menegaskan, program rehabilitasi juga harus benar-benar berangkat dari kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan pekerjaan tidak boleh hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi pedagang dan masyarakat.
”Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal. Rehabilitasi harus berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi pasar berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli.
Dia juga meminta dinas terkait menyusun skala prioritas pembenahan. Penentuan pasar yang direhabilitasi perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan serta urgensi kebutuhannya.
”Pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan lainnya. Jangan sampai pasar yang kondisinya membutuhkan perbaikan harus menunggu terlalu lama karena keterbatasan anggaran,” tegasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Bashiri