SUMENEP, RadarMadura.id – Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep turun langsung ke rumah Wakil Bupati (Wabup) Sumenep KH Imam Hasyim di Desa Aeng Baja Raja, Kecamatan Bluto, Selasa (17/6). Mereka melakukan sensus ekonomi (SE) 2026 di kediaman orang nomor dua di Kabupaten Sumenep tersebut.
Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo bersama sejumlah petugas sensus.
Kehadiran tim BPS disambut baik Wabup yang mendukung penuh pelaksanaan SE 2026 sebagai langkah strategis memperoleh data ekonomi akurat dan terpercaya.
Wabup Sumenep KH Imam Hasyim menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh warga Kabupaten Sumenep agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang melakukan pendataan.
”Saya berharap masyarakat dapat menyambut mereka dengan baik dan memberikan data sebenar-benarnya sesuai kondisi yang ada,” katanya.
Menurutnya, data yang diberikan masyarakat akan menjadi bahan penting penyusunan berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi, perdagangan, usaha mikro, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan.
”Petugas sensus datang membawa tugas negara untuk menghimpun data yang nantinya digunakan demi kepentingan masyarakat,” tutur Kiai Imam.
Sementara itu, Kepala BPS Sumenep Handoyo menjelaskan, kunjungannya ke rumah wabup merupakan bagian sosialisasi bahwa SE 2026 dilakukan secara menyeluruh dan tidak membedakan status sosial maupun jabatan seseorang.
Pendataan sensus ekonomi dilakukan terhadap seluruh pelaku kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian.
”Mulai dari usaha berskala besar, menengah, kecil, hingga usaha rumahan yang dijalankan masyarakat. Prinsipnya, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sensus ekonomi menyasar semua kalangan,” ucapnya.
Menurut Handoyo, data yang terkumpul dari SE 2026 nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha di daerah.
”Makanya, kualitas data yang diperoleh harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya. (iqb/yan)
Editor : Amin Basiri