Bappeda Jadikan Data BPS Dasar Kebijakan, Pengendalian Inflasi Sumenep Terus Diperkuat

SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Salah satu strateginya ialah menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi daerah agar lebih tepat sasaran.

Data statistik dinilai memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi riil masyarakat.

Karena itu, setiap program yang dirancang pemerintah daerah selalu mengacu pada hasil pendataan resmi BPS, mulai dari perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga kondisi sosial masyarakat.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan asumsi.

Seluruh kebijakan harus didukung data yang valid agar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. 

Menurutnya, data BPS menjadi instrumen penting dalam proses penyusunan program prioritas pemerintah.

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

"Data inflasi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," katanya.

Arif menjelaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.