SUMENEP, RadarMadura.id – Program pelatihan kerja yang diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep mendapat sorotan dari anggota legislatif.
Pasalnya, output dari program tersebut dinilai belum maksimal.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menekankan keberlanjutan program pelatihan tersebut.
Harapannya, para peserta nantinya bisa mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan sesuai kompetensi masing-masing.
Baca Juga: Tak Buka Rekrutmen CPNS 2026, Pemkab Maksimalkan Formasi yang Ada
”Artinya, mereka bukan hanya dilatih lalu selesai tanpa adanya tindak lanjut,” tegasnya.
Masdawi juga menyoroti kepemilikan alat kerja di kalangan peserta.
Sebab, hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterampilan.
Disnaker diminta mengualifikasikan peserta sebaik mungkin.
”Kalau peserta tidak punya alat di rumah dan tidak ada kemitraan dengan pelaku usaha, ini jadi masalah. Bisa jadi setelah dilatih, ilmunya hilang begitu saja,” ucapnya.
Dia menambahkan, komposisi pelatihan perlu menekankan praktik dibanding teori.
Karena menurutnya, teori hanya menjadi pelengkap praktik.
Baca Juga: Momentum Kebangkitan di Venue Baru, Madura United Bakal Jamu Persik Kediri di SGB Hari Ini
”Kalau ingin peserta benar-benar terampil, seharusnya 70 persen praktik dan 30 persen teori,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, dan Hubungan Industrial Disnaker Sumenep Eko Ferryanto menyampaikan, program pelatihan dirancang berbasis kompetensi dan mengacu pada standar nasional.
Sebab pasca pelatihan, peserta akan menjalani uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi.
”Mereka tidak hanya mendapatkan sertifikat pelatihan, tetapi juga sertifikat kompetensi,” katanya.
Tahun ini, kata Eko, disnaker menyiapkan delapan paket pelatihan yang tersebar di dua wilayah.
Perinciannya, enam paket di daratan dan dua paket di wilayah kepulauan.
Dalam satu paket pelatihan hanya diikuti 16 peserta sesuai standar nasional agar hasilnya optimal.
Baca Juga: Kru SPPG yang Joget Viral di Dapur Dilaporkan ke BGN
Eko menuturkan, setelah mendapatkan pelatihan, peserta akan mendapatkan pengawasan dan informasi peluang kerja. Baik di sektor formal maupun untuk membuka usaha mandiri.
Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, sekitar 80 hingga 85 persen peserta pelatihan telah terserap di dunia kerja.
”Sebagian bekerja di perusahaan, tapi banyak juga yang memilih berwirausaha,” tandasnya. (tif/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti