Anomali Kemiskinan di Jawa Timur

Oleh: Nur Faizin

TERDAPAT adagium yang cukup membanggakan sekaligus menyesekkan dada, bahwa Jawa Timur didengungkan sebagai lokomotif ekonomi nasional. Fakta ini bisa diamati dari konstribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur sebagai wilayah penyumbang terbesar skala nasional setelah DKI Jakarta.

Secara konsisten Jawa Timur berhasil berkontribusi sekitar 14% hingga 14,6% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional. Sepintas data ini cukup menggembirakan.

Walakin, sebenarnya ada lubang besar yang perlu diperbaiki. Pencapaian tersebut berkorelasi negatif dari fakta yang menyakitkan bahwa Jawa Timur masih menempati wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem.

Merujuk pada Nota Penjelasan LKPj Gubernur Jawa Timur 2025 mengeklaim bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur pada kuartal 2025 mengalami penurunan sebesar 9,30 % atau sekitar 3,80 juta jiwa. Angka ini disebut-sebut sebagai capaian yang memenuhi target dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa selama kurun lima tahun terakhir angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan tertinggi di Pulau Jawa. 

Sempat mengalami tren fluktuatif dalam kurun 2020–2025 akibat pandemi. Penurunan ini diklaim adanya perbaikan ekonomi dan dorongan program pemerintah.

Namun jika ditelisik lebih jauh, klaim tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Target yang tertuang dalam RKPD perubahan justru berada di angka 8,7% (hitung moderat). Artinya, secara faktual kinerja penanggulangan kemiskinan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan sendiri.

Dalam konteks ini menunjukkan adanya jarak antara perencanaan dan efektivitas implementasi kebijakan. Belum lagi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase kemiskinan hanya menurun pada level 0,26 poin. Artinya, terjadi pelambatan krusial.