Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Buka Rekrutmen CPNS 2026, Pemkab Maksimalkan Formasi yang Ada

H
FOKUS: Sekkab Agus Dwi Saputra saat memimpin apel pagi di halaman Pemkab Sumenep. (PROKOPIM UNTUK JPRM)
FOKUS: Sekkab Agus Dwi Saputra saat memimpin apel pagi di halaman Pemkab Sumenep. (PROKOPIM UNTUK JPRM)

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2026.

Padahal, terdapat 401 pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang segera masuk masa pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Benny Irawan mengatakan, tiap kebijakan pemerintah daerah telah melalui pertimbangan matang.

Advertisement

Termasuk mengenai tidak dibukanya perekrutan CPNS tahun 2026.

”Salah satu acuannya adalah batas maksimal belanja pegawai,” katanya.

Advertisement

Benny tidak memberikan kepastian tahun depan akan dilaksanakan perekrutan CPNS atau tidak.

Menurutnya, hal itu tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku selama satu tahun berjalan.

Khusus tahun ini, lanjut Benny, peraturan yang berlaku membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran daerah.

Sedangkan di Sumenep, kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai melampaui batas persentase tersebut.

”Kami akan lebih mengoptimalkan SDM yang dimiliki, baik ASN maupun PPPK, agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” ucapnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kabupaten Pamekasan Potensi Tak Rekrut Pegawai Baru, Untuk Tekan Belanja Pegawai di 2027

Kabupaten Pamekasan Potensi Tak Rekrut Pegawai Baru, Untuk Tekan Belanja Pegawai di 2027

Pengamat Kebijakan Publik UIN Madura Ahmad Faidi Haris menilai, kebijakan Pemkab Pamekasan untuk tidak membuka rekrutmen pegawai baru sudah tepat.

Tes Urine Bakal Jadi Syarat Calon Kades, DPMD Sumenep Siapkan Kebijakan untuk Pilkades 2027 dan 2029

Tes Urine Bakal Jadi Syarat Calon Kades, DPMD Sumenep Siapkan Kebijakan untuk Pilkades 2027 dan 2029

Kepala DPMD Sumenep Achmad Dzulkarnain mengatakan, penangkapan dua Kades tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintahan desa.

Pembiayaan Haji Harus Proporsional, Dewan  Soroti Setoran Jemaah dan Nilai Manfaat

Pembiayaan Haji Harus Proporsional, Dewan  Soroti Setoran Jemaah dan Nilai Manfaat

Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menegaskan, kebijakan biaya haji harus berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer