SUMENEP – Bantuan keuangan (BK) pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini rupanya cukup tinggi. Sesuai yang tertera di dokuman APBD 2019, BK pilkades mencapai Rp 15,1 miliar. Anggaran tersebut melekat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.
BK pilkades itu akan diperuntukkan bagi desa yang akan menyelenggarakan pilkades. Tiap desa mendapat jatah beragam, sesuai dengan jumlah penduduk di desa tersebut. Berdasar di dokumen APBD, kisaran BK per desa antara Rp 50 juga hingga Rp 100 juta lebih.
”Itu bantuan keuangan untuk pilkades serentak nanti,” kata Kepala DPMD Sumenep Ahmad Masuni kemarin (13/2). ”Yang jelas, setiap desa berbeda biaya pilkadesnya, bergantung pada jumlah pemilih di desa itu,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, ada 226 desa yang akan menggelar pilkades tahun ini. DPMD belum bisa memastikan apakah pilkades akan digelar satu tahapan sekaligus atau dibagi menjadi tua tahapan. Hal itu, menurut dia, perlu koordinasi dengan aparat keamanan.
”Kita masih mau berkoordinasi dulu dengan kepolisian dan TNI menyangkut pengamanan pilkades,” jelasnya. ”Kalau misalnya tim keamanan sanggup, maka akan digelar satu tahapan,” tambahnya.
Rencananya, pilkades serentak digelar akhir 2019. Sengaja tidak dilaksanakan di awal tahun karena ada hajatan pemilu serentak pada 17 April mendatang. Selain itu, ada beberapa desa yang masa jabatannya saat ini belum berakhir.
Pihaknya berharap pilkades serentak ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di tingkat desa. Terlebih saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk desa. Baik yang bersumber dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), ataupun bantuan keuangan (BK).
Editor : Abdul Basri