PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus mematangkan arah pembangunan daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Bupati Pamekasan Kholilurrahman berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Kami menetapkan tema pembangunan daerah dalam RKPD 2027 yaitu, mengoptimalkan peran dan pemanfaatan sumber daya pembangunan dalam bentuk investasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial lainnya,” ucap Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman.
Menurutnya, pembangunan ke depan harus berorientasi pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal.
Baik sumber daya manusia, potensi ekonomi lokal, maupun peluang investasi daerah.
Pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan belanja pemerintah, tetapi juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
”Fokus pembangunan diarahkan pada beberapa hal strategis, antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat hingga penguatan SDM yang berorientasi pada kesiapan kerja,” tegasnya.
Di sisi lain, mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, upaya pembangunan juga diarahkan pada penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah serta pemenuhan infrastruktur penunjang pemerintahan.
Sehingga, tata kelola ke depan berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
”Dengan fokus tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah pada 2027 bisa terus bersinergi dengan kebijakan nasional dan provinsi,” tuturnya.
Orang nomor satu di Kota Gerbang Salam itu berkomitmen untuk mengakomodasi beragam usulan pembangunan dari masyarakat yang disalurkan melalui pokok-pokok pikiran anggota legislatif.
Namun demikian, setiap usulan harus selaras dengan prioritas, mengingat kondisi fiskal daerah saat ini benar-benar terbatas.
”Setiap program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan pada RKPD harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Termasuk penguatan ekonomi daerah serta penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur,” ucapnya.
Bupati Kholil menyatakan, belanja daerah tahun 2027 berkisar Rp 1,8 triliun dengan perincian belanja operasional Rp 1,4 triliun, belanja modal Rp 107 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 13 miliar serta belanja transfer Rp 280 miliar.
Struktur belanja tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
”Untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah, perlu dilakukan optimaliasi berbagai potensi sumber pendapatan daerah. Baik melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi pajak, serta penerima manfaat aset dan pengembangan potensi ekonomi lokal,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti