SUMENEP, RadarMadura.id – Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapat perhatian serius dari legislatif. DPRD Sumenep meminta atas jabatan yang kosong segera diisi agar kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses pengisian jabatan yang belum diisi pejabat definitif. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga efektivitas roda pemerintahan.
Menurutnya, posisi pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tidak seharusnya terlalu lama diisi pelaksana tugas (Plt). Sebab, pejabat dengan status Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis.
”Jika terus berlangsung seperti ini, khawatir akan memengaruhi percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah maupun pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Hairul menilai, keberadaan pejabat definitif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas organisasi di setiap OPD. Jika diisi pejabat definitif, program pembangunan diyakini dapat berjalan lebih maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.
”Pejabat definitif memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menentukan kebijakan, melakukan evaluasi program, hingga mengambil keputusan penting di lingkup organisasi yang dipimpinnya,” tegasnya.
Sedikitnya terdapat lima OPD di lingkungan Pemkab Sumenep yang dipimpin Plt. Yakni meliputi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), badan keuangan dan aset daerah (BKAD), inspektorat, dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan (Disperkimhub) serta jabatan asisten administrasi umum.
”Kami harap proses pengisian jabatan tersebut dapat segera dituntaskan demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah,” harapnya. (tif/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
