PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sebagian korban kekerasan seksual mengeluh karena masih dipungut biaya visum.
Legislatif mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak.
Desakan tersebut disampaikan anggota DPR RI Ansari merespons laporan lembaga pendamping korban kekerasan seksual terkait praktik penarikan biaya visum di rumah sakit.
Ansari menilai, negara belum sepenuhnya hadir dalam tahap awal pencarian keadilan.
Menurut Ansari, visum et repertum (VeR) bukan sekadar layanan medis biasa, melainkan bukti penting yang menentukan apakah perkara kekerasan seksual bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan dan persidangan.
”Pembebasan biaya sebagai bentuk perlindungan konkret bagi korban,” ujarnya.
Ansari mengungkapkan, di beberapa daerah, layanan visum tidak gratis. Di sisi lain, rumah sakit masih menetapkan tarif meski korban datang melalui rujukan resmi aparat penegak hukum.
”Situasi itu disebut berpotensi membuat korban enggan melapor,” ucapnya.
Ansari menambahkan, korban yang sudah rapuh secara psikologis kerap memilih diam ketika masih dibebani biaya pada tahap awal pelaporan.
Kondisi sosial dan ekonomi keluarga juga dinilai memperberat langkah korban mencari keadilan.
”Kami mendorong pemerintah menetapkan VeR sebagai layanan wajib yang ditanggung negara. Kami juga minta pengawasan anggaran perlindungan korban diperkuat agar kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas,” ulasnya.
Ansari menegaskan, pemenuhan hak korban atas visum gratis merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap perempuan dan anak.
”Saya berharap, kebijakan tersebut segera diwujudkan secara merata di tingkat daerah,” tandasnya. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti