PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengelolaan anggaran Pasar Kolpajung kembali menjadi sorotan. Biaya listrik yang membengkak dinilai berpotensi menggerus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dalam setahun, kebutuhan listrik pasar tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 juta. Jika dirata-rata, pengeluaran biaya pemakaian listrik Pasar Kolpajung mencapai Rp 25 juta per bulan.
Dana puluhan juta rupiah itu digunakan untuk menopang operasional pasar tradisional. Mulai dari penerangan kios, lorong pasar, hingga sejumlah fasilitas penunjang lain yang menyala hampir sepanjang hari.
Kepala Pasar (Kapas) Kolpajung Slamet Efendi mengakui, biaya listrik menjadi salah satu pos operasional terbesar dalam pengelolaan pasar.
”Kami mulai menerapkan penjadwalan penyaluran listrik. Misalnya, di malam hari hanya dinyalakan saat ada aktivitas bongkar muat barang. Jadi, tidak lagi menyala penuh di luar jam operasional pasar,” ujarnya.
Selain melakukan efisiensi listrik, pengelola pasar juga menertibkan penarikan retribusi pedagang.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan besarnya biaya operasional dengan pemasukan pasar.
Penarikan retribusi juga diberlakukan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang telah difasilitasi tempat berjualan secara sederhana. Mereka dikenakan iuran rata-rata sekitar Rp 2 ribu per hari.
”Sementara pedagang yang menempati kios dikenakan retribusi lebih besar. Rata-rata iuran kios mencapai Rp 180 ribu sesuai ketentuan yang berlaku. Harapannya bisa menopang pendapatan asli daerah (PAD),” tandasnya. (afg/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti