PAMEKASAN, RadarMadura.id - Alokasi bantuan langsung tunai (BLT) dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun depan berada di ujung tanduk.
Pasalnya, jatah DBHCHT untuk Pamekasan pada 2026 dipastikan merosot tajam.
Dari Rp 112,9 miliar pada tahun ini, turun menjadi hanya Rp 59,4 miliar.
Padahal, tahun ini Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan menggelontorkan Rp 15 miliar untuk BLT kepada 23.064 keluarga penerima manfaat (KPM).
Dengan dana transfer yang anjlok hampir separo, BLT berpotensi ikut mengecil.
Baik dari sisi jumlah penerima maupun nominal bantuan.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Pamekasan Agus Wijaya membenarkan kondisi tersebut.
Hitungan awal, porsi BLT DBHCHT bisa merosot hingga kisaran Rp 7 miliar.
Angka itu menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
”Kami belum bisa menentukan skema penyesuaian. Dua opsi masih terbuka, mengurangi penerima atau menurunkan besaran BLT. Keputusan final menunggu penetapan resmi anggaran DBHCHT 2026, jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansari meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
Menurutnya, penyesuaian harus mempertimbangkan kondisi buruh kecil sebagai kelompok penerima utama.
Dia juga mendesak adanya mekanisme seleksi yang transparan jika jumlah penerima harus dikurangi.
”Kalau ada pengurangan, datanya harus benar-benar akurat.
Pastikan finalisasi anggaran DBHCHT yang diterima pemkab sebelum menentukan formulasi penyaluran BLT tahun berikutnya, tegasnya. (afg/han)
Editor : Amin Basiri