PAMEKASAN, RadarMadura.id – Aula Unira terasa berbeda. Ruangan yang biasanya diisi diskusi akademik itu mendadak berubah jadi panggung refleksi politik. Budayawan sekaligus mantan Wabup Pamekasan, KH Kadarisman Sastrodiwirjo, meluncurkan sekaligus membedah bukunya yang bertajuk Menyoal Akuntabilitas DPRD.
Hadir sejumlah tokoh penting dalam kegiatan tersebut. Mulai dari birokrat, akademisi, hingga aktivis. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar pidato, melainkan untuk menyelami gagasan besar tentang akuntabilitas dan moralitas kekuasaan yang ditulis Kadarisman.
”Negara kita ini demokrasi. Ada pembatasan kekuasaan, ada desentralisasi, dan ada akuntabilitas. Tapi, akuntabilitas inilah yang sering dilupakan,” ujar pria yang karib disapa Pak Dadang saat membuka paparannya.
Pak Dadang menegaskan, kekuasaan itu ujian karakter. Menurutnya, akuntabilitas menjadi kunci agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Karena itu, DPRD dipilih sebagai fokus kajian bukunya. Sebab, lembaga itu berada paling dekat dengan rakyat.
”DPRD itu strategis. Saya ingin anggota dewan benar-benar berfungsi dan dekat dengan masyarakat. Mereka harus berani menyampaikan kepada rakyat, ini yang saya lakukan. Karena tanggung jawab itu kepada yang memberi tanggung jawab, yakni rakyat,” lanjutnya.
Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Siti Marwiyah menilai, karya Kadarisman hadir pada waktu yang tepat. Buku itu menjadi refleksi penting bagi DPRD. Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tapi bagaimana dewan membangun legitimasi politik dengan bekerja untuk kesejahteraan publik.
”DPRD yang akuntabel akan mendapat legitimasi politik yang kuat dari rakyat dengan mendorong efektivitas pelaksanaan otonomi daerah,” ungkap Marwiyah.
Dia juga menitip pesan agar harmonisasi antara legislatif dan eksekutif tetap dijaga agar desentralisasi berjalan efektif. Dekan Fakultas Hukum Unira Nadir menyebut, buku yang ditulis Kadarisman luar biasa karena membahas akuntabilitas dari sisi moral dan hukum secara bersamaan. Dia mengingatkan bahwa pertanggungjawaban itu bukan hanya institusional, tapi individual.
Pandangan senada datang dari jurnalis senior Pamekasan, Samsul Arifin. Dia menyebut gagasan Kadarisman bisa menjadi motivasi moral bagi generasi muda.
”Saya percaya bahwa akuntabilitas bukan sekadar urusan teknis bagi dewan, melainkan juga sebagai fondasi moral bagi jalannya demokrasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur turut memberi apresiasi. Dia menyebut buku Kadarisman sebagai bahan renungan bagi lembaga legislatif. Dia mengaku kagum dengan tulisan Kadarisman.
Dia menegaskan, akuntabilitas dewan bukan hanya soal kehadiran di paripurna, tapi juga soal menyalurkan aspirasi rakyat. Ali juga mengakui bahwa banyak hal yang perlu dikoreksi di tubuh dewan, terutama dalam memperkuat hubungan dengan publik.
”Sebagai bentuk apresiasi, saya akan membeli buku tersebut sebanyak jumlah anggota DPRD Pamekasan. Supaya semua anggota bisa membaca dan belajar dari refleksi ini,” tandasnya. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti