PAMEKASAN, RadarMadura.id – Polemik anggaran belanja fasilitas Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan terus menjadi sorotan. Setelah menuai kritik tajam, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman akhirnya membatalkan rencana pengadaan sofa ukir jati senilai Rp 116.096.676.
Dana ratusan juta itu akan dialihkan untuk kebutuhan penerangan di rumah dinasnya. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kholil pada Bagian Umum Setkab Pamekasan. Namun, keputusan itu menjadi masalah baru.
Sebab, pengadaan lampu rumah dinas bupati sudah lebih dulu dianggarkan. Bagian umum tercatat menyiapkan dua paket kegiatan penerangan di Mandhapa masing-masing senilai Rp 76.349.500 dan Rp 66.170.000.
Maka, realokasi anggaran pengadaan kursi sofa menjadi penerangan justru hanya mempergemuk program tertentu yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Sebab, dengan adanya realokasi anggaran itu, kegiatan penerangan Mandhapa mencapai Rp 258.616.176
Saat dikonfirmasi kemarin (22/9), Plt Kabag Umum Setkab Pamekasan Qomaril Laili enggan memberikan komentar mengenai hal tersebut. Sementara itu, Sekkab Pamekasan Masrukin mengaku persoalan itu akan dikomunikasikan di internal tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Sebab, setiap realokasi anggaran harus dilakukan melalui mekanisme resmi. Yakni, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta harus melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan.
Sementara Bupati Kholilurrahman berdalih realokasi anggaran pengadaan kursi sofa ke penerangan karena pendopo terlalu redup saat menerima tamu malam hari. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat menemui demonstran yang mempersoalkan pengadaan fasilitas mewah untuk mantan anggota DPR RI tersebut.
Aktivis Pamekasan Abdussalam Marhaen menilai, kondisi itu memperlihatkan betapa kacaunya tata kelola anggaran pemerintah Kota Gerbang Salam. Alokasi belanja dibuat serampangan dan tidak mempertimbangkan urgensi nyata bagi rakyat.
”Hari ini bicara efisiensi, besok ternyata ada dua paket yang tumpang tindih. Itu bukan sekadar salah perhitungan, tapi salah urat nadi berpikir. Kita sudah melihat anggaran kasur ratusan juta, penginapan miliaran, sekarang lampu dobel paket,” ungkapnya.
Realokasi anggaran pengadaan sofa untuk penerangan tidak otomatis membuktikan keberpihakan pemkab pada rakyat. Sebab, akar persoalan ada pada pola hidup pejabat yang masih jauh dari sederhana.
Gaya hidup mewah pejabat lebih diprioritaskan daripada kebutuhan rakyat kecil. Marhaen menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos belanja pendopo. Tanpa langkah konkret, kata dia, publik hanya akan melihat janji efisiensi yang terus diulang tetapi tidak pernah dijalankan.
”Rakyat sedang berhadapan dengan tekanan ekonomi yang berat. Karena itu, setiap rupiah anggaran mestinya diarahkan untuk kepentingan publik, bukan untuk menambah kenyamanan elite di balik dinding pendopo,” pungkasnya. (afg/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti