PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kegiatan tambal sulam jalan kabupaten dipastikan tidak merata. Pasalnya, anggaran yang disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pamekasan sangat terbatas.
Tahun ini hanya menyediakan anggaran Rp 200 juta untuk 13 kecamatan di Bumi Ratu Pamelingan.
Kabid Bina Marga DPUPR Pamekasan Tri Gunawan mengatakan, tahun ini ada lima tahap kegiatan tambal sulam jalan kabupaten.
Lokasinya tersebar di sejumlah lokasi. Saat ini pihaknya mendahulukan pemeliharaan jalan wilayah perkotaan.
”Di wilayah kota hampir selesai semua. Kami sisir dan alhamdulillah sudah 85 persen pengerjaannya,” katanya.
Tri mengungkapkan, anggaran lima tahap pemeliharaan jalan tersebut hanya Rp 200 juta.
Dana tersebut tidak mungkin cukup untuk kegiatan pemeliharaan jalan rusak yang tersebar di 13 kecamatan. Karena itu, kegiatan pemeliharaan jalan kemungkinan tidak akan merata.
”Kami hanya memiliki anggaran Rp 200 juta. Jelas ini sangat kurang,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap tahun kegiatan pemeliharaan jalan dianggarkan. Anggaran tahun ini sama dengan yang dialokasikan 2023. Tri menyebut, anggaran itu dilakukan untuk menstabilkan fungsi jalan.
Tri menjelaskan, setiap minggu pihaknya melakukan survei di beberapa lokasi.
Pihaknya mengutamakan perbaikan jalan yang dinilai berbahaya bagi keselamatan pengendara. Menurutnya, setiap lokasi menghabiskan anggaran yang berbeda.
”Kami survei dulu, misalkan ada yang lebih (berpotensi) membahayakan, kami dahulukan. Anggaran setiap lokasi bermacam-macam, tidak bisa dirinci satu-satu,” paparnya.
Waka II PC PMII Pamekasan Hendra menilai, perbaikan fasilitas umum, utamanya jalan harus merata.
Termasuk juga ruas jalan menuju pedesaan. Sebab, jalan rusak menghambat ekonomi masyarakat.
”Agar masyarakat merasakan manfaatnya, jalan di wilayah desa juga harus diperhatikan. Kami harap pemerintah bisa menambah anggarannya,” pintanya. (ail/bil)
Editor : Fatmasari Margaretta