SURABAYA, RadarMadura.id – Fraksi Partai Nasdem DPRD Jatim mengingatkan pemprov agar tidak berpuas diri dengan raihan opini WTP dari BPK.
Keberhasilan administrasi keuangan harus dibarengi dengan manfaat nyata untuk masyarakat. Hal itu diungkapkan saat rapat paripurna di Surabaya, Senin (29/6).
Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Jatim Mohammad Nasih Aschal mengatakan, WTP hanya menunjukkan kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan.
”WTP tidak otomatis mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, maupun keberhasilan pembangunan,” katanya.
Keberhasilan APBD seharusnya diukur dari kemampuannya menekan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan antardaerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan memperkuat infrastruktur.
”Juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Dia mengakui, kondisi fiskal Jatim sepanjang 2025 tergolong baik. Pendapatan daerah melampaui target dengan realisasi mencapai Rp 29.888.000.000,00 atau 104,65 persen.
Defisit anggaran juga lebih rendah dibandingkan proyeksi pada APBD Perubahan.
Sayangnya, lanjut dia, masih ada persoalan. Di antaranya silpa, belum optimalnya realisasi belanja modal, rendahnya penyerapan sejumlah belanja strategis, dan masih adanya rekomendasi BPK yang belum seluruhnya ditindaklanjuti.
Salah satu sorotan utama adalah realisasi belanja yang baru mencapai 93,82 persen, menyisakan anggaran Rp 2.050.000.000,00.
Pemerintah harus mengevaluasi rendahnya realisasi belanja infrastruktur, terutama pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.
Keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak boleh terus berulang.
”Fraksi Nasdem mendorong perubahan paradigma pengelolaan APBD dari sekadar mengejar tingginya serapan anggaran menuju penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat,” ingatnya.
Di sektor pendapatan, pemerintah diminta tidak terlalu bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai sumber utama PAD.
Pemerintah harus melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui optimalisasi aset daerah, digitalisasi pelayanan perpajakan, dan peningkatan kontribusi BUMD. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap BUMD.
”Tujuannya, agar penyertaan modal pemerintah mampu menghasilkan dividen,” paparnya.
Nasdem menyoroti besarnya Silpa 2025 yang mencapai Rp 3.380.000.000,00. Dia meminta pemanfaatan silpa pada tahun anggaran berikutnya diprioritaskan untuk program yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
”Fraksi Partai Nasdem tetap menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Fraksi berharap seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (bam/yan)
Editor : Amin Basiri