Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bapenda Sumenep Andalkan Aplikasi e-PBB, Upaya Kejar Target PBB-P2

A
Penulis: Amin Basiri❯
INOVATIF: Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya.
INOVATIF: Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya.

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.jd – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep mengandalkan implementasi aplikasi e-PBB sebagai strategi utama mendongkrak penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Digitalisasi itu bertujuan menciptakan kemudahan, transparansi, dan optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya menjelaskan, dengan kehadiran e-PBB, pihaknya ingin memutus rantai persoalan klasik di PBB-P2 melalui sistem digital yang lebih akuntabel dan mudah diakses masyarakat.

Advertisement

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan milik orang pribadi maupun badan, kecuali untuk kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak daerah ini belum mencapai target ketetapan baku SPPT. ”Tingginya tunggakan ini tidak bisa dibiarkan. Sistem manual selama ini menjadi kendala utama.

Transparansinya rendah, wajib pajak sulit cek tunggakan sendiri, ada potensi fraud karena pembayaran tidak langsung, dan distribusi SPPT fisik sangat lambat,” ungkap Ferdian.

Advertisement

Untuk menjawab persoalan itu, digitalisasi e-PBB dirancang dengan tiga tujuan utama.

Pertama, efisiensi dan efektivitas cetak serta distribusi SPPT. Kedua, mempermudah pembayaran PBB-P2 melalui kanal digital QRIS. Ketiga, mengoptimalkan monitoring dan pengawasan. 

Tiga fitur andalan yang disiapkan adalah e-SPPT untuk cetak mandiri di desa/kelurahan, pembayaran QRIS untuk cek dan bayar langsung, serta sistem monitoring bagi kecamatan dan desa.

Implementasi dilakukan bertahap. Tahap pertama pengembangan aplikasi oleh tim IT dan koordinasi stakeholder.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sampai Akhir Desember, Program Diskon Pokok PBB-P2 dan Bebas Denda

Sampai Akhir Desember, Program Diskon Pokok PBB-P2 dan Bebas Denda

perpanjangan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemkab Sumenep untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Pemkab Sumenep Perpanjang Diskon Pokok PBB-P2 dan Bebas Denda hingga 31 Desember 2026

Pemkab Sumenep Perpanjang Diskon Pokok PBB-P2 dan Bebas Denda hingga 31 Desember 2026

Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan, perpanjangan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemkab Sumenep untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Usulkan Relaksasi PBB-P2 hingga Desember, Sejumlah Kades Minta Tambahan Waktu

Usulkan Relaksasi PBB-P2 hingga Desember, Sejumlah Kades Minta Tambahan Waktu

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep berencana mengusulkan perpanjangan program keringanan pajak tersebut hingga akhir Desember 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer