PAMEKASAN, RadarMadura.id – Gugatan sembilan mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palengaan dan Proppo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya berlanjut.
Minggu ini memasuki agenda pembacaan gugatan. Sidang dilaksanakan secara e-court atau daring Rabu (23/10).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan juga telah menyiapkan beberapa saksi dalam gugatan eks PPK tersebut.
Hal itu disampaikan Kuasa Hukum KPU Pamekasan Muhammad Tohir Minggu (20/10).
Saat ini, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tengah fokus mempersiapkan materi.
”Kami telah menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi persidangan ini. Mulai dari bukti hingga saksi yang dibutuhkan. Kami pasrahkan proses hukum ini pada PTUN Surabaya,” katanya pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Tohir optimistis bisa memenangkan gugatan di PTUN tersebut. Sebab, langkah yang diambil KPU Pamekasan sudah tepat.
Yakni, melaksanakan perintah yang tertera dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan Hanafi mengaku akan mengikuti sidang gugatan tersebut dengan baik.
Tentunya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta kebijakan dari majelis hakim PTUN Surabaya.
”Kami juga telah menunjuk kuasa hukum untuk penanganan perkara ini. Agenda sidang pekan depan adalah pembacaan gugatan oleh penggugat,” terang mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan itu.
Baca Juga: Ribuan Pelamar Jalani Tes SKD di Pamekasan, 10 Peserta CPNS Bangkalan Gunakan Nilai Seleksi 2023
KPU Pamekasan, kata Hanafi, berkomitmen untuk terus mengedepankan profesionalisme.
Yakni, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika, dan moral.
DKPP menggelar sidang etik pada PPK Proppo dan Palengaan. Mereka adalah Imam Khairulllah, Mohammad Ali, Holwani, dan Riyan Hidayat.
Kemudian, Abdus Suhud, Ali Mahrus, Idam Sugianto, Edi Trisastrio, dan Muyassir.
Selanjutnya, KPU Pamekasan melaksanakan putusan dari DKPP berkaitan dengan nasib tenaga ad hoc tersebut.
Hasilnya, sembilan penyelenggara di dua kecamatan tersebut diganti melalui proses pergantian antarwaktu (PAW) Selasa (23/7).
Ainor Ridha selaku kuasa hukum eks PPK Palengaan dan Proppo meyakini bahwa kliennya tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan.
Mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang dimaksud.
”Persoalannya itu di Pemilu 2024. Ini beda konteks dengan Pilkada 2024. Seorang PPK bisa diberhentikan dari jabatannya apabila telah memenuhi kriteria dalam Pasal 43 ayat (4), (5), dan (6) PKPU 8/2022,” pungkasnya. (afg/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia