MADURA, RadarMadura.id – Baru tiga hari diberlakukan, larangan penjualan gas melon di pengecer menuai banyak catatan.
Baik dari konsumen, penjual eceran, hingga pemilik pangkalan. Kemampuan pangkalan dalam memenuhi kebutuhan konsumen juga diragukan.
Pemilik pangkalan LPG di Jalan Sersan Mesrul, Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan, Syaiful Ramadan mengetahui terkait kebijakan pemerintah tersebut.
Ketersediaan stok LPG di tokonya sudah tidak ada sejak Senin (3/2). Sebab, pengiriman dari agen terlambat.
”Biasanya dikirim tiga kali dalam sepekan. Tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu,” kata Syaiful saat ditemui Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Selasa (4/2).
Stok LPG melon yang dijualnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mengingat permintaan semakin banyak setelah aturan pembatasan pembelian di toko eceran. Namun, pihaknya tetap memprioritaskan pelanggan.
”Banyak yang tidak kebagian. Hari ini ada yang meninggalkan tabung kosong di sini. Tapi, tidak semuanya saya terima, takutnya barang yang datang nanti tidak cukup,” tuturnya.
Syaiful berharap penerapan peraturan baru tersebut diimbangi dengan penambahan stok LPG melon di pangkalan miliknya.
Keterlambatan pendistribusian juga dievaluasi. Sehingga, tidak terjadi kelangkaan dan kebutuhan masyarakat tercukupi.
Pemilik pangkalan di Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Moh. Fadlillah Rohman juga mengaku, pangkalan yang dikelola mengalami peningkatan permintaan.
Sebab, banyak pengecer yang tidak lagi menjual elpiji melon setelah pembatasan distribusi.
”Kapasitas saya masih kecil, hanya 100 LPG. Kalau untuk kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi. Dalam satu minggu sebenarnya ada kiriman, cuma skala kecil. Saya minta satu kali dalam seminggu,” terangnya.
Fadil mengaku, dengan keterbatasan stok yang dimiliki, pangkalannya lebih mendahulukan kebutuhan pelanggan tetap yang sudah terdaftar.
Sementara untuk masyarakat luas terbatas, terkecuali masyarakat yang sudah terdata di aplikasi.
”Permintaan meningkat, juga ada pengecer yang datang ke sini merayu supaya bisa beli. Bahkan, mau meminjam nama pangkalan, tetapi saya tolak. Karena sudah di luar ketentuan, ada sanksinya,” tuturnya.
Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Bachtiar Effendy menekankan supaya pangkalan melakukan penjualan dengan penggunaan KTP.
Juga tidak melakukan penjualan kepada pengecer. Sebab, aturan tersebut sebagai langkah supaya pemanfaatan LPG bersubsidi ini tepat sasaran.
”Semoga proses ini bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga, pembagian kuota sesuai dengan peraturan. Selain itu, peruntukan LPG 3 kilogram juga sesuai. Yakni, hanya diperuntukkan bagi warga miskin,” harapnya.
Terbaru, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM untuk memperbolehkan pengecer bisa berjualan gas elpiji 3 kilogram (kg).
Hal itu membawa angin segar bagi masyarakat. Sebab, apabila larangan pengecer menjual elpiji melon itu tetap diberlakukan, akan menyulitkan masyarakat.
Salah satu pemilik toko kelontong di Desa Moncek Timur, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Mohamad Ali Fikri menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap kemampuan pangkalan elpiji dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu faktornya ialah, jam operasional pangkalan yang terbatas.
Baca Juga: Kinerja Fundamental Solid, BRI Optimis Tumbuh Berkelanjutan
Pangkalan gas di daerahnya hanya buka sampai pukul 17.00. Sementara warung kelontongnya tetap bisa melayani hingga tengah malam. Bahkan, tidak sedikit warung kelontong yang tidak tutup.
”Kalau hanya penjual resmi seperti pangkalan yang boleh menjual gas elpiji, memang mereka mampu menjangkau masyarakat?” tanyanya kemarin.
Karena itu, dia bersyukur presiden kembali memperbolehkan pengecer melakukan penjualan. Sebab, dirinya tetap bisa berjualan dan masyarakat tidak harus jauh-jauh membeli ke pangkalan.
”Pedagang dan masyarakat itu saling menguntungkan, kami beruntung bisa menjualnya dan masyarakat bisa beli kapan saja,” ujarnya.
Salah seorang pemilik pangkalan LPG 3 kg di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Sugeng menyampaikan, hingga saat ini tidak ada pengurangan stok dari agen.
Sementara permintaan semakin meningkat. Menurutnya, apabila kondisinya tetap seperti ini, dapat dimungkinkan LPG 3 kg di Sumenep akan mengalami kelangkaan.
”Karena kalau di sini cepat habis, jadi masyarakat yang datang di waktu sore itu dipastikan tidak akan kebagian,” ungkap pemilik pangkalan Jalan Trunojoyo Sumenep itu.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat.
Karena itu, distribusi elpiji di Sumenep tetap sesuai dengan mekanisme seperti biasa.
”Kami akan tetap melakukan pemantauan terhadap stok dan pendistribusiannya, terutama untuk daerah kepulauan,” jelasnya.
Dadang mengungkapkan, program satu desa satu pangkalan yang dicanangkan pemerintah terus diupayakan agar bisa segera terealisasi.
Terutama di sembilan kecamatan kepulauan. Salah satu kendala program satu desa satu pangkalan itu karena pengecer tidak memiliki modal yang cukup.
”Sementara ini belum banyak, utamanya di kecamatan kepulauan masih belum maksimal,” tuturnya. (lil/tif/luq)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti