Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sumenep Minta Pemkab Seriusi Aspirasi Masyarakat

A
Penulis: Amin Basiri❯
TEGAS: Wakil Ketua DPRD Sumenep Dul Siam saat mengikuti rapat di kantor DPRD Sumenep.
TEGAS: Wakil Ketua DPRD Sumenep Dul Siam saat mengikuti rapat di kantor DPRD Sumenep.

Advertisement

 

SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Sumenep meminta pemerintah daerah menyeriusi aspirasi masyarakat yang dirangkum dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan sehingga bisa dicarikan solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Dul Siam mengatakan bahwa pokir dewan merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, hingga pertemuan dengan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta agar pokir tersebut tidak dianggap sebagai formalitas semata.

Advertisement

Menurutnya, setiap usulan yang disampaikan masyarakat memang perlu melalui proses verifikasi untuk menentukan kelayakan dan skala prioritas. Dia mengingatkan reses merupakan amanat konstitusi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.

”Layak atau tidaknya usulan masyarakat tentu bergantung pada proses verifikasi. Namun, reses adalah amanat konstitusi yang wajib diperhatikan,” terangnya.

Dijelaskan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses turut memengaruhi kualitas dan kuantitas pokir DPRD. Semakin banyak masyarakat terlibat, maka semakin beragam pula kebutuhan yang disampaikan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan.

Selain itu, DPRD juga mempertimbangkan relevansi usulan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut penting agar setiap program yang diusulkan dapat direalisasikan secara bertahap dan tepat sasaran.

”Fakta di lapangan, banyak usulan masyarakat, khususnya di desa, yang tidak masuk RKPD karena keterbatasan anggaran. Ke depan, saya berharap agar aspirasi setiap lapisan masyarakat dapat diakomodasi untuk pemerataan pembangunan,” ungkapnya.

Dul Siam juga menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Menurutnya, wilayah kepulauan merupakan bagian penting yang harus mendapat perhatian agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan yang berkepanjangan.

”Pulau adalah bagian dari Kabupaten Sumenep yang wajib mendapatkan perhatian, jangan sampai ada kesenjangan yang terus berlanjut,” tandasnya. (tif/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pokir DPRD Jadi Acuan Pembangunan 2027 di Kabupaten Sumenep 

Pokir DPRD Jadi Acuan Pembangunan 2027 di Kabupaten Sumenep 

Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, sebanyak 208 usulan pokir DPRD direncanakan masuk dalam pembangunan 2027.

Proyek Pokir Terancam Ditunda,  Dinas PUPR Pamekasan Sebut Sesuai Arahan KPK

Proyek Pokir Terancam Ditunda, Dinas PUPR Pamekasan Sebut Sesuai Arahan KPK

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, empat proyek tersebut memiliki total anggaran Rp510,58 juta.

Warga Manfaatkan Momen Libur Akhir Pekan, Berburu Jajanan Tradisional di Pasar Kebbun Sumenep

Warga Manfaatkan Momen Libur Akhir Pekan, Berburu Jajanan Tradisional di Pasar Kebbun Sumenep

Pilihan kuliner di Pasar Kebbun terbilang beragam. Pengunjung bisa menemukan aneka jajanan tradisional

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer