Cegah Money Politics untuk Pilkada Berintegritas

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Jurdil (jujur dan adil). Itulah jargon yang selalu digaungkan dalam setiap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ungkapan tersebut sudah tidak asing ditelinga kita. Mestinya hal ini dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan, bukan hanya manis di bibir hanya untuk memengaruhi rakyat sebagai pemilih. Hal lain yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah, soal money politics atau politik uang yang menjadi salah satu ancaman serius pada Pilkada Serentak di tahun 2024 ini. Dengan perkembangan teknologi, modus politik uang kini semakin berkembang. Banyak yang kini mengirimkan uang digital ke rekening calon pemilih dengan harapan mendapat imbalan “suara”. Hal ini tentu melanggar asas pemilihan umum, di mana calon pemilih harusnya dapat menentukan pilihan dengan bebas tanpa tekanan dari pihak luar manapun.

Brusco dan koleganya (2004: 67) mendefinisikan politik uang sebagai “sebuah penawaran kepada pemilih dari partai politik, baik yang sedang berkuasa maupun oposisi, dalam bentuk uang tunai atau (lebih umum) bahan konsumsi yang kecil dengan imbalan berupa suara penerima”. Hal senada juga disampaikan oleh Finan dan Schechter (2012: 864) melihat pembelian suara sebagai “menawarkan barang kepada individu-individu tertentu sebelum pemilu sebagai ganti suara mereka”. Karena pembeli suara sering kali tidak menuntut suara secara eksplisit ketika transaksi itu terjadi. Namun, realitasnya jual beli suara sering kali terjadi selama sebelum menjelang pemilu dan pada saat pelaksanaan pemilu. Jika politik uang ini secara terus-menerus terjadi selama pemilu dan dibiarkan begitu saja, maka hal yang perlu diperdebatkan adalah bagaimana peran partai dalam memberikan edukasi politik pada kadernya, sebab jika tidak maka akan terjadi efek politik uang terhadap partisipasi pemilih. 

Meski disisi lain ada yang beranggapan bahwa dalam politik elektoral kontestasi pemilihan umum (pemilu) menjadi sesuatu hal yang lazim atau hal biasa. Ada asumsi yang sering kita dengar, bahwa siapa yang berhasil memikat hati rakyat, dialah yang akan menang. Asumsi tersebut ternyata secara realitas berbagai cara banyak dilakukan baik pada pemilihan calon anggota legislative, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan walikota, maupun pemilihan bupati yang salah satunya dengan melakukan praktik money politic atau politik uang yang sayangnya menjadi satu problem besar yang belum terpecahkan hingga saat ini. 

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebutkan bahwa dari 28 kasus pelanggaran Pemilu di tahun 2019 lalu, hal yang paling banyak adalah persoalan politik uang (money politic). Hal itu dilakukan misalnya melalui pemberian amplop secara langsung yang berisikan uang hingga janji-janji manis berupa kupon atau hadiah yang prestisius dan sembako. Jika hal tersebut tetap dibiarkan dan tetap menjadi budaya, maka perlu adanya upaya - upaya pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi yang berat, juga integritas penyelenggara dan pengawas pemilu dipertaruhkan demi terselenggaranya pemilu yang demokratis.  

Kemudian beberapa bulan yang lalu, pilpres dan pileg sudah selesai dilakasanakan, tentu masih membekas dibenak kita bagaimana dinamika konstelasi politik berjalan dan berkelindan, seperti serangan fajar tetap membabi buta dimana-mana, yang tujuannya hanya menang dan meraih suara sebanyak-banyaknya. Tugas penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu sesungguhnya tidak hanya terpusat pada aspek pelanggaran penggunaan politik uang saja. Melainkan pada aspek lainnya yang berhubungan dengan kepemiluan dan tentu saja citra nama baik lembaga yang melekat padanya.

Oleh karenanya, dalam amatan penulis terdapat pertanyaan sedernaha, mengapa praktik penggunaan money politics atau politik uang menjadi budaya selama Indonesia menggelar pemilu dari tahun ke tahun? Ada tiga alasan yaitu; pertama, akibat gagalnya para kandidasi dalam mengelola pesan komunikasi politik secara baik. Sebab komunikasi politik dapat menjadi penentu pada basis kekuatan dalam memengaruhi khalayak atau massa di lingkungan politik (the political environment). Kedua, kandidasi yang kurang memiliki kejelasan program yang menjadi unggulan, namun masih terobsesi atau berambisi untuk menang adalah salah satu faktor yang menyebabkan praktik penggunaan politik uang terjadi. Ketiga, peran partai politik yang cenderung kurang optimal dalam mengedukasi kadernya untuk siap maju menjadi calon pemimpin.

Membaca teori Denton dan Woodward, karakteristik komunikasi politik dalam istilah intention (tujuan) pengirimnya, yaitu untuk memengaruhi lingkungan politik. Dalam hal ini, faktor penting yang membuat terjadinya komunikasi politik bukanlah semata-mata bersumber dari sebuah pesannya saja melainkan dari isi dan tujuannya. Karena itu, berkenaan dengan kontestasi elektoral pada 27 November 2024 adalah pemilu secara serentak, baik itu pemilihan gubernur dan walikota, maupun pemilihan bupati. Maka harus ada langkah-langkah komunikasi politik yang harus dipersiapkan dengan matang. Artinya, jauh-jauh hari para kandidasi sudah benar-benar matang secara intelektual dan mental, juga kejelasan program yang akan diperjuangkan sebagai upaya untuk menampung segala aspirasi rakyat jika nanti terpilih menjadi pemimpin.  

Lalu, secara teknis, yang sering kita temui adalah soal sulit bagi para kandidasi untuk mendistribusikan amplop, sembako, atau hadiah kepada pemilih dalam jumlah besar ketika waktunya relatif pendek, hal yang sering terjadi menjelang akhir periode kampanye. Sebagian dari solusi yang diambil para kandidat adalah bahwa mereka lebih suka membagi uang tunai daripada makanan pokok, karena sangat sulit menyediakan dan membagikan paket sembako dalam jumlah besar dalam konteks pembelian suara sebagai suatu hal illegal.

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya “Kuasa Uang, Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru (2020: 237)”, menyatakan bahwa tim sukses tiga kali lebih besar kemungkinannya membagikan uang tunai, yakni 16 persen ketimbang bahan makanan 5 persen. Bahkan disertasinya yang dijadikan buku ini dijelaskan pada halaman 237 disebutkan bahwa barang yang paling umum ditawarkan kepada pemilih yang mengaku menjadi target pembelian suara (25, 1 persen) adalah uang (75,5 persen dari 25,1 persen adalah 18,7 persen); bahan makanan (12,8 persen) seperti beras, gula atau mie; dan barang-barang rumah tangga seperti peralatan dapur atau barang pecah belah maupun pakaian ibadah seperti jilbab, baju, koko, atau sajadah (11,4 persen). Bahkan beberapa responden menyebutkan barang-barang lain seperti pakaian, rokok, asuransi kesehatan dan kematian, obat-obatan, dan sebagainya.

Sementara itu, fenomena money politics atau politik uang ini berdasarkan hasil riset ilmiah oleh Populix, sebagaimana dilansir pada GoodStats yang menyatakan bahwa 50% warga Indonesia pernah ditawari hadiah saat mau coblos.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Populix, nyatanya 50 % responden mengaku pernah ditawari uang atau hadiah pada pemilu sebelumnya saat akan memillih. Faktanya, 31 % dari mereka ditawari uang atau hadiah lebih dari satu kali.

Menariknya, keadaan perekonomian juga memengaruhi pengalaman kebijakan politik uang ini. Survei tersebut menemukan bahwa potensi pasokan uang lebih tinggi pada masyarakat dengan status ekonomi menengah dan rendah dibandingkan dengan masyarakat dengan status ekonomi tinggi. Hal ini menggambarkan bagaimana para pelaku money politics cenderung menyasar kelompok masyarakat yang mengahadapi kondisi ekonomi yang sulit, dan berkat daya tarik imbalan, dapat mengubah pilihannya.

Dari 50% responden yang memberikan uang sebelum pemilu, 77 % menyatakan menerima dari tim sukses dan 43 % dari pengurus partai politik. Hal ini tidak hanya melibatkan tim kandidat, tetapi ada juga pihak-pihak yang terkesan netral. Sebanyak 21 % responden mengaku menerima tawaran uang dari tetangga dan 20 % dari ketua RT/RW.

Hal demikian menunjukkan bahwa pilihan masyarakat Indonesia pada akhirnya sangat bisa disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu, selama masih ada modal yang dimiliki dan tentu mencukupi.

Penguatan tatakelola komunikasi politik paslon

Upaya yang harus dilakukan oleh paslon atau kandidasi pada pemilu, yang perlu dibenahi dan dilakukan adalah soal bagaimana memperkuat kembali pengelolaan komunikasi politiknya. Dalam bacaan penulis, minimal ada empat aspek utama yang harus diperhatikan dalam tata kelola membangun strategi komunikasi politik yang baik dan efektif, yaitu a power and authority, marketing politic, manajemen isu, dan penguasaan pemilih.

Aspek yang pertama, adalah power yakni ‘kekuasaan’ merupakan aspek utama dalam mempertajam kemampuan entitas untuk mengontrol orang lain, sedangkan authority atau ‘otoritas’ memiliki pengaruh yang didasarkan pada legitimasi. Meskipun masuk di dalam persoalan internal partai, namun menjaga power dan authority sangat penting diperhatikan bagi caleg atau politisi yang akan maju berkontestasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yakni dengan membangun power relation di dalam partai. Sehingga, saat tiba masanya pemilu, partai politik akan memberikan dukungan lebih terhadap kandidat yang diusung.

Aspek Kedua yaitu marketing politic atau ‘pemasaran politik’ yang dalam hal ini sebagai proses untuk memengaruhi perilaku khalayak dalam situasi kompetitif, yang mana ukuran kesuksesannya berupa pemungutan suara dan kekuatan efektivitas dalam memengaruhi publik. Pemasaran politik juga memiliki keterkaitan dengan public relation politic. Yakni kerja atau usaha yang dilakukan kapan saja (any times) melalui hubungan dan pelayanan komunitas, untuk membangun hubungan chemistry, simpati, dan harmoni. Secara sederhana hal yang bisa dilakukan yaitu dengan cara membangun personal branding atau ‘pemasaran diri’. Jadi, ada kerja dan citra yang dikemas. Politisi itu perlu pengemasan, dramaturgi, framing, dan citra yang harus dibangun dan dipelihara.

Lalu aspek Ketiga yaitu bicara soal manajemen isu yang berhubungan dengan tata kelola membangun opini, reputasi, relasi media, dan propaganda. Terkadang, seorang caleg atau politisi mempunyai manajemen isu yang bagus, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk handling isu.

Terakhir atau aspek Keempat, Upaya untuk menghindari praktik penggunaan politik uang jelang pemilu 2024, hal urgen bagi para kandidasi salah satu caranya adalah harus memiliki pola pikir yang visioner dan optimis menang. Meski dijalan sana akan banyak tantangan, rintangan atau hambatan berat sekalipun. Disitulah keimanan seorang paslon atau kandidasi diuji. Salah satu contoh bagaimana membaca peluang penguasaan basis pemilih. Hal ini diperlukan pergeseran penggunaan makna mobilisasi ke partisipasi. Dari mobilisasi ke partisipasi itu tidak mudah, tetapi mengajak massa atau khalayak untuk memilih dengan partisipasi itu ideal dan bijaksana, caranya dengan membangun civic voluntary model. Misalnya, membaca masyarakat berdasarkan pada tingkat pendidikannya atau hubungan primordial. Hal demikian bisa saja digunakan untuk meraih suara pemilih, namun harus berhati-hati dalam penggunaannya, harus paham, jeli dan peka membaca peta politik dilapangan. Begitu juga dalam konteks primordial misalnya, jangan kemudian terjebak dalam mobilisasi SARA.

Ketika para kandidasi berhasil merumuskan dan menerapkan empat aspek di atas dalam membangun tata kelola strategi komunikasi politik tersebut dengan baik, maka selanjutnya bersiap untuk bertarung dalam masa kampanye. Sejatinya komunikasi politik dan kampanye memiliki peran yang sangat penting dalam dunia politik.

Untuk itu, mulai saat ini disadari atau tidak, penggunaan politik uang dalam pemilu 27 November 2024 ini, uang tidak akan memberikan jaminan atau solusi untuk menang, selain hal demikian melanggar hukum dan ajaran agama yang kita anut, justru akan mencederai sistem demokrasi Indonesia yang sudah lama dibangun, hal ini perlu ditata agar kualitas demokrasi kita menjadi semakin membaik bukan semakin memburuk akibat ulah perilaku elite. 

Selain itu, fungsi lembaga negara dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, harus berperan aktif mendesign program pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara sistematis dan bertanggung jawab. Jika tidak ingin citra baik lembaganya dicap buruk oleh masyarakat. 

Semoga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, gubuernur, wali kota dan bupati yang hari ini digelar secara serentak, dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (*)

*) Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Madura, Peneliti kajian media dan komunikasi politik