
SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bersikap netral. Khususnya, dalam momen politik yang akan berlangsung 2024.
Ketua Bawaslu Sumenep Achmad Zubaidi menyatakan, netralitas ASN terhadap politik praktis sudah diatur. Yaitu, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). ”ASN dilarang kampanye,” ucapnya Minggu (8/10).
Karena itu, pihaknya mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemkab Sumenep mematuhi regulasi. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung tertib tanpa persoalan. ”Sebagai ASN, wajib hukumnya mematuhi peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Zubaidi menyatakan, ASN merupakan pelayan bagi masyarakat. Maka, nama baik dan tanggung jawab yang sudah diberikan pemerintah bagi para abdi negara harus dijaga. Salah satunya dengan mematuhi ketentuan.
”Jangan sampai ada ASN yang terpengaruh kepentingan kelompok tertentu. Khususnya dalam kontestasi politik,” ujarnya.
Zubaidi berjanji akan melakukan pengawasan ketat terhadap potensi pelanggaran oleh penyelenggara publik. Namun, upaya dilakukan harus didukung ketelibatan masyarakat. Karena itu, peran aktif warga akan menentukan keberlangsungan pesta demokrasi yang aman dan lancar.
”Jika ada ASN yang diduga terlibat dalam kepentingan kontestasi politik, silakan diadukan kepada kami. Apalagi, sampai diketahui melakukan kampanye,” ujarnya.
Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi bagi semua warga negara. Untuk itu, semua lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban bersama. Termasuk melakukan pengawasan terhadap potensi terjadinya pelanggaran.
”Upaya pengawasan tidak akan maksimal jika hanya dipasrahkan pada Bawaslu. Sebab, SDM kami sangat terbatas. Karena itu, sangat dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya. (bus/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




