
Oleh HOLIS
MENGENYAM pendidikan di berbagai jenjang pendidikan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia dan merupakan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk memfasilitasi dalam rangka mewujudkan sumber daya insani yang bisa bersaing di dunia internasional sebagaimana amanat undang undang dan menjadi cita-cita pendidikan nasional.
Merujuk pada hal ini, kualitas pendidikan harus menjadi fokus utama stakeholder dunia pendidikan. Atas dasar inilah, berbagai program dan agenda pengembangan dunia pendidikan harus dilakukan.
Termasuk di antaranya adalah fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kemampuan dan skill peserta didik.
Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan dengan berbagai program dan fasilitas penunjangnya tersebut, diperlukan modal yang cukup besar.
Dalam konteks inilah, perdebatan dan kontroversi pemikiran antar banyak pihak seputar kenaikan UKT menjadi tak terelakkan, mulai dari pemangku otoritas, aktivis pendidikan, dan masyarakat sebagai user dari pendidikan tersebut.
Tentu, berbagai argumentasi turut serta menghiasi perdebatan tersebut, baik dari pihak yang setuju mauupun sebaliknya.
Dalam perspektif keagamaan, pungutan biaya pendidikan (UKT) sah dan legal secara norma hukum dan norma keagamaan.
Bahkan, Syeikh al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Mutaallim menjadikan biaya sebagai prasyarat untuk mendapatkan keilmuan.
”Ingatlah! Anda tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 prasyarat, yakni: cerdas, semangat yang tinggi, sabar, biaya, petunjuk guru, dan rentang waktu lama”. Apalagi, saat ini dunia pendidikan memang dituntut untuk tampil menjadi lebih profesional, tidak sekadar transfer of knowledge bagi peserta didik, tetapi juga transfer of skill agar bisa bersaing memperebutkan bursa kerja secara lebih kompeten dan terampil.
Kenaikan biaya pendidikan (UKT) saat ini menjadi trending topic hingga berujung pada pemanggilan menteri pendidikan dan kebudayaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, Presiden RI juga turut memberikan statement terkait kenaikan UKT. Karena itu, penulis tertarik memberikan pandangan dalam tulisan ini dengan mencoba mengelaborasinya dengan pendekatan maqasid syariah (usul fikih).
Pendekatan maqasid syariah ini menjadi penting dijadikan pisau analisis, mengingat kaidah usul fikih: ”Setiap kebijakan pemangku otoritas harus berorientasi pada kemaslahatan masyarkat” sebagaimana kaidah usul fikih. Selain itu, tulisan ini tidak ingin terjebak pada aspek formalitas (absah dan tidak absah kebijakan kenaikan UKT). Lebih dari itu, tulisan ini ingin menghadirkan wacana kenaikan UKT dalam perspektif maqsid syariah yang berimplikasi pada kemaslahatan banyak pihak, baik masyarakat sebagai user maupun pemerintah sebagai pemangku otoritas.
Salah satu item maqasid syariah ialah Hifdz al-’Aql yang diterjemahkan sebagai upaya menjaga keselamatan akal dan pikiran. Namun, penulis memaknainya secara lebih luas dengan istilah menjaga kecerdasan intelectual question dan menjaga kualitas pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia tentu memiliki segmentasi berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, kebijakan kenaikan UKT harusnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi user sekitarnya, khususnya yang berkaitan dengan tingkat kemampuan finansialnya untuk mengakses lembaga pendidikan tersebut.
Di sinilah kebijaksanaan pemangku otoritas menjadi sangat dibutuhkan dengan pertimbangan kearifan lokal. Maknanya, kenaikan UKT jangan sampai menimbulkan kemudaratan yang besar (tidak adanya kemampuan masyarakat sebagai user untuk mengaksesnya). Akibatnya, hal itu berimplikasi pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, tidak adanya kenaikan UKT jangan sampai berimplikasi pada menurunnya kualitas pendidikan karena keterbatasan sumber finansial yang berujung pada minimnya fasilitas pendidikan dan sarana peningkatan skill peserta didik. (*)
*) Dosen Fakultas KeIslaman UTM
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




