PAMEKASAN, RadarMadura.id – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur (Bakorwil IV) Pamekasan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan satuan kerja perangkat daerah empat kabupaten di Madura, Jamat (22/12).
Rapat itu menindaklanjuti Kepgub Nomor 188/534/KPTS/013/2023 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara Bakorwil dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kepala Bakorwil IV Pamekasan Sufi Agustini menyampaikan, rakor tersebut dilaksanakan sebagai bentuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jatim.
Dalam keputusan gubernur itu sudah diatur mengenai koordinasi dan fasilitasi terhadap penekanan tentang berbagai problem mendasar. Mulai penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bencana.
Menurut Sufi, ada beberapa poin penguatan koordinasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di wilayah Madura. Di antaranya, integrasi program pembangunan, optimalisasi sumber daya, pencegahan tumpang tindih program, responsilibitas dan akuntabilitas.
Juga, percepatan pengambilan keputusan. Kemudian, pemberdayaan masyarakat, sinergi antara sektor publik dan swasta, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
Baca Juga: Gelar Pasar Murah, Gubernur Jatim Dorong Pemenuhan Protein bagi Anak-Anak dan Bumil
”Koordinasi yang baik antara berbagai level pemerintahan perlu untuk mengintegrasikan program pembangunan wilayah Madura untuk memastikan bahwa sumber daya dan anggaran dimanfaatkan secara efisien,” kata dia.
Koordinasi yang efektif dapat membantu dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Termasuk anggaran, SDM, dan infrastruktur. Dia juga meminta pemerintah daerah mencegah tumpang tindih antar program pembangunan.
Dengan begitu, tidak terjadi pemborosan sumber daya dan memastikan setiap program berdampak maksimal pada pembangunan wilayah Madura.
”Yang perlu diingat juga, bahwa harus diimbangi dengan sistem pelaporan yang baik. Setiap pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Ini untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan,” tegasnya.
Yang tidak kalah penting, melalui pelaporan yang terbuka, masyarakat bisa memahami dan terlibat dalam proses pembangunan. Koordinasi yang baik memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
”Jadi dengan koordinasi dan pelaporan yang berkelanjutan, memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang kontinu pada proyek dan program pembangunan agar bisa melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasar hasil dan pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya,” ungkapnya.
Sufi juga mengucapkan selamat Hari Ibu 2023. ”Tangan yang lembut, hati yang tak terbatas kasih sayang. Ibunda adalah senyum harian, keajaiban sepanjang masa,” pungkasnya. (di/luq)
Editor : Fatmasari Margaretta